LEMBAGA KESENIAN DAN PARTAI POLITIK

20/10/2010 at 14:58 (artikel)

KOMPAS – Minggu, 25 Feb 2001

Oleh F. Rahardi

BELAKANGAN  ini  kembali  muncul  gagasan untuk menghidupkan lagi
lembaga  kesenian  (lembaga  kebudayaan)  yang  berafiliasi ke partai
politik.  Gagasan tersebut antara lain dikemukakan oleh pelukis Hardi
di  Kompas  Minggu, 4 Februari 2001 (Membangun Kembali LKN, Lekra dan
lain-lain).   Untuk   kondisi   Indonesia   sekarang   ini,   gagasan
menghidupkan  kembali  lembaga-lembaga  tersebut,  kalau dilaksanakan
akan  sangat  potensial  bermuara ke pemecahbelahan potensi bangsa di
sektor   kesenian.   Sebab  sekarang  ini  konglomerat,  intelektual,
mahasiswa  bahkan para pemuka agama pun sudah terkooptasi oleh partai
politik untuk kepentingan sesaat. Apalagi seniman-seniman miskin yang
lemah  mental,  yang  akan  mudah  sekali  terbujuk untuk berbondong-
bondong   membentuk  lembaga  kesenian  yang  berafiliasi  ke  partai
politik.  Di  lembaga tersebut, para seniman kita akan sangat efektif
untuk menjadi alat politik guna membodohi massa.

Partai  politik  adalah alat untuk merebut kekuasaan pemerintahan
secara konstitusional. Martabatnya masih di bawah kesenian yang konon
bermanfaat  untuk  lebih memanusiakan manusia. Bahkan banyak kalangan
yang  percaya  bahwa  kesenian  mampu  membantu  manusia  untuk lebih
mendekatkan  diri  kepada  semesta  alam  serta  Tuhan.  Pada tataran
semacam  ini,  daya  jangkau kesenian bisa melampaui batasan ideologi
politik,  wawasan  kebangsaan  maupun ajaran keagamaan. Jadi kesenian
yang  telah  mencapai  tahapan  humanisme  maupun universalisme, akan
sulit  untuk  dimanfaatkan sebagai propaganda partai politik. Kecuali
keterampilan  kesenian  secara  umum  yang masih bisa digunakan untuk
kepentingan  demo,  pengerahan  massa maupun kampanye partai politik.
Sama  halnya  dengan  pemanfaatan  kesenian (dan seniman) untuk iklan
sabun,  obat  pusing  atau  rokok.  Hingga iklan Marlboro di televisi
menjadi puitis dan indah sekali. Maka diharapkan pemanfaatan kesenian
untuk  kepentingan  politik  di Indonesia saat ini, akan membuat demo
berjalan  tertib  dan  indah,  massa peserta kampanye tidak beringas.
Tetapi  kesenian  pasti  tidak bisa segera mengubah perilaku pemimpin
partai  menjadi  santun  dan  bermoral  dalam upaya merebut kekuasaan
pemerintahan secara konstitusional.

Kemampuan berpolitik suatu bangsa, biasanya selalu paralel dengan
kemampuan  ekonomi,  tingkat kecerdasan dan moralitas rata-rata warga
masyarakatnya.  Mayoritas  bangsa Indonesia sekarang ini belum sampai
ke  tahapan  kemampuan  ekonomi,  kecerdasan  dan moralitas yang baik
untuk sebuah kegiatan politik yang elegan. Karenanya sistem demokrasi
yang  selama  ini  diterapkan  oleh negara-negara maju dengan sukses,
menjadi  kedodoran  ketika  diadopsi  di Indonesia atau negara-negara
berkembang pada umumnya. Sebab mereka yang duduk di parlemen, lembaga
yudikatif  dan eksekutif, tingkat kemampuan ekonomi, kecerdasan serta
moralitasnya  nyaris  sama  dengan  rakyat  yang  keluyuran  di jalan
sebagai preman. Dalam kondisi semacam ini, seniman yang tergiur untuk
“berkesenian  dalam  partai  politik”  akan menghadapi tantangan yang
sangat  berat. Sama beratnya dengan para intelektual dan pemuka agama
yang  juga  mencoba  masuk ke kancah politik praktis. Hingga kesenian
yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat tersebut, nasibnya
akan  sama  dengan  ajaran  keagamaan  yang telah disalahgunakan para
politisi  untuk  membodohi  massa  yang  tingkat  kecerdasannya masih
sangat rendah.

***

LEMBAGA  kesenian  seperti Lekra dan LKN di tahun 50-an dan 60-an
adalah  bagian  dari  politik  massa. Artinya, lembaga tersebut lebih
disiapkan sebagai alat merekrut sebanyak mungkin seniman agar menjadi
bagian dari partai politik. Warga desa yang main ketoprak di kampung,
kalau  sudah masuk Lekra atau LKN diharapkan bisa menjadi bagian dari
PKI  atau  PNI. Taktik semacam inilah yang kemudian dipraktikkan oleh
Golkar  terhadap  pegawai  negeri,  wartawan,  dokter  dan  lain-lain
profesi  di  negeri  ini.  Lembaga  profesi  dipelintir  menjadi alat
politik.  Hasilnya pada tahun 60-an, warga kampung yang sederhana dan
sekadar  ingin  main  ketoprak,  harus  masuk penjara bahkan dibunuh.
Birokrat  di  masa  Orde  Baru lalu lebih banyak mengurus kepentingan
Golkar  dan  bukannya melayani masyarakat. Pelembagaan suatu profesi,
termasuk  profesi  seniman  untuk  alat  politik  hanya akan berakhir
seperti  yang  pernah terjadi di masa Demokrasi Terpimpin maupun Orde
Baru. Wacana yang akan menjadi bahan perdebatan seniman akan bergulir
di  sekitar  kepentingan  kelompok dan bukannya yang urgen bagi dunia
kesenian dan kemanusiaan.

Pemanfaatan   kesenian   untuk  kepentingan  politik  memang  sah
dilakukan. Di negara-negara maju, pemanfaatan kesenian dalam kegiatan
politik  bahkan  berlangsung dengan sangat intensif. Karena kesenian,
seperti  halnya  media  massa  adalah  alat yang paling efektif untuk
membentuk  opini  publik.  Tetapi  sang  seniman  di negara maju yang
membuat  baliho,  poster, puisi, jingle dan lain-lain untuk kampanye,
cukup  dibayar  jasanya  dan  tetap bisa independen. Di intern partai
politik  di  negara  maju,  biasanya  juga  selalu  ada  lembaga yang
bertugas  menangani pemanfaatan kesenian untuk kepentingan partai. Di
lembaga  semacam ini pasti ada juga senimannya. Namun, fungsi lembaga
kesenian intern partai tersebut lebih mirip dengan bagian artistik di
sebuah perusahaan. Bukan lembaga untuk mobilisasi seniman. Jadi kalau
kehidupan  politik  di  Indonesia  saat  ini  terkesan  kasar,  tidak
berbudaya  dan  lain-lain,  itu  bukan  karena  tidak  adanya lembaga
kesenian  model tahun 60-an. Memang tahap kehidupan politik, ekonomi,
kecerdasan  dan  moralitas  bangsa  kita  ya masih seperti ini. Kalau
kesenian  diharapkan  membuat  demo menjadi lebih manis, poster lebih
artistik  dan  pidato  politik  jadi puitis, yang diperlukan hanyalah
membayar seniman profesional. Bukan membentuk lembaga kesenian.

Seniman   profesional   boleh   melayani  siapa  pun  yang  mampu
membayarnya.  Kalau  PDI-P perlu poster bagus misalnya, pelukis Hardi
boleh  melayaninya.  Kalau  Golkar ingin membuat baliho, pelukis yang
sama  bisa  saja  mengerjakannya.  Dan seandainya PAN mau demo dengan
happening art, Hardi juga masih sangat terhormat untuk menerima order
tersebut.  Itulah jiwa seniman profesional yang bisa tetap independen
tanpa harus masuk ke partai politik tertentu guna mendapatkan proyek.
Seniman  profesional  demikian tidak perlu takut akan mendapatkan cap
sebagai  plin-plan  atau  oportunis. Sebab yang dilakukannya hanyalah
menjalankan profesi. Sama dengan para dokter dan pengacara yang boleh
melayani  kepentingan  penguasa  maupun  membantu  pihak oposisi atau
siapa  pun  tanpa kehilangan independensinya. Tetapi, seniman sebagai
warga  masyarakat  biasa,  kadang-kadang  tidak  cukup  hanya sekadar
memikirkan  nafkah.  Seniman  pun ingin pula mengerjakan sesuatu yang
dianggapnya  mulia.  Misalnya  menyuarakan kebenaran dan membela yang
lemah.

Dalam  kondisi  seperti  inilah  seniman Indonesia dituntut untuk
hati-hati.  Ramadhan  KH  adalah  penyair  yang  sangat  saya kagumi.
Membaca  kumpulan  puisinya  Priangan  Si Jelita seakan tercium aroma
persawahan  di  Bandung Selatan. Ketika dia menulis novel biografi Bu
Inggit  Kuantar ke Gerbang terasa betapa indah dan manusiawinya kisah
cinta  Sang  Proklamator  kita Bung Karno. Tetapi ketika dia menerima
order  menggarap  biografi  Soeharto, siapa pun tahu bahwa itu adalah
bagian  dari  sebuah  propaganda  politik Orde Baru. Banyak hal dalam
buku  tersebut  yang  perlu  kita  pertanyakan kebenarannya. Misalnya
pengakuan  Harto mengenai perannya dalam Serangan Umum 1 Maret dan di
sekitar  G30S.  Hal yang sama juga dialami oleh Arifin C Noer. Dialah
salah  satu penulis lakon terbaik yang pernah ada di Indonesia sampai
saat  ini.  Ketika terjun ke dunia film, garapan pertamanya Suci Sang
Primadona  adalah  salah  satu  tonggak  sejarah perfilman Indonesia.
Namun  filmnya  Pengkhianatan  G30S  PKI  adalah  bagian  dari proyek
pembodohan  publik  Indonesia  yang disiarkan melalui televisi selama
hampir 20 tahun.

***

DEWASA   ini  komunisme  dunia  dianggap  telah  mati.  Karenanya
pertarungan  ideologi  besar  juga  dianggap sudah menjadi masa lalu.
Jadi  lembaga  kesenian  model tahun 50-an pasti tidak akan ada lagi.
Lembaga  kesenian  di  bawah partai politik di milenium III ini pasti
akan  berideologi  demokrasi,  HAM,  kesetaraan  jender,  kelestarian
lingkungan dan lain-lain. Anggapan demikian patut kita cermati. Sebab
yang   kita   takuti,  sebenarnya  bukan  paham  komunisme  melainkan
radikalisme dan totaliterisme. Dua hal ini bisa melekat pada ideologi
apa  pun, termasuk ideologi yang berbasiskan ajaran keagamaan. Setiap
saat  radikalisme, totaliterisme bisa tumbuh di mana saja terutama di
negara-negara   berkembang.   Sebab   musuh   utama  komunisme  yakni
kapitalisme  bukannya  ikut  mati  bersamaan dengan selesainya Perang
Dingin.  Dewasa  ini  kapitalisme  dunia   semakin  kokoh  dan merata
menancapkan  hegemoninya,  karena tidak mendapatkan imbangan kekuatan
yang  setara.  Ideologi-ideologi  besar  yang  potensial mendatangkan
konflik  bukan  melulu sektarianisme atau rasialisme radikal. Konflik
Utara-Selatan,  negara  maju  negara  berkembang  atau kaya miskin di
suatu  negara  sangat  potensial  untuk  mengkristal menjadi ideologi
besar  kalau  mendapatkan  peluang.  Ini  merupakan reaksi dari makin
kokohnya kapitalisme dunia.

Masa  depan  umat  manusia  juga  mulai  mendapatkan tempat untuk
dipertanyakan  di  kalangan  para  pemikir  dunia.  Apakah  peradaban
manusia  sekarang  ini  masih dalam tahap pertumbuhan, sudah mencapai
titik  kulminasi atau sedang meluncur menuju jurang kehancuran? Kalau
masih  dalam  tahap pertumbuhan, titik kulminasinya akan seperti apa?
Benarkah  peradaban  yang telah kita capai sekarang ini telah membawa
umat  manusia  ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik? Atau malahan
telah  membawa  malapetaka  yang  akan  memusnahkan kita semua? Dalam
perspektif  nasional,  pertanyaan  demikian  bisa kita kaitkan dengan
keberadaan  republik  kita  ini. Apakah Indonesia merupakan awal atau
akhir  dari  sebuah  peradaban?  Kalau penjajahan kita anggap sebagai
awal  dari  pembentukan  wilayah administratif di bumi Nusantara ini,
maka   Indonesia   adalah  titik  kulminasi.  Kita  tinggal  menunggu
hancurnya  republik  ini  menjadi  negara-negara  kecil.  Kalau  kita
percaya  bahwa pergerakan nasional dan kemerdekaan adalah titik awal,
maka umur republik kita masih akan panjang.

Pertanyaan-pertanyaan  demikian niscaya akan lebih menantang para
seniman  kita  untuk mengasah kreativitasnya daripada sekadar menjadi
alat  politik.  Bahkan, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga bisa kita
ajukan untuk menggugat ideologi-ideologi besar yang sekarang ini lagi
laris. Demokrasi ala Amerika Serikat misalnya, bukankah itu merupakan
pemberhalaan  uang?  Sebab  mereka  yang potensial untuk menjadi wali
kota,  gubernur,  senator bahkan presiden akan tak berdaya menghadapi
tokoh  dengan  kemampuan  pas-pasan tetapi kaya. Ideologi kemanusiaan
yang   dijadikan  berhala  dengan  dukungan  kapitalisme  dunia  bisa
menghancurkan  alam  dan juga kemanusiaan itu sendiri. Dan perdamaian
100%  tanpa  perang,  tanpa huru-hara, tanpa kriminalitas dan bencana
alam,  sebenarnya  hanyalah  impian  abadi.  Sebab  hukum alam selalu
menganut  asas  keseimbangan.  Kheos  adalah bagian dari keseimbangan
tersebut untuk melahirkan keteraturan.

Konglomerat jahat dan politikus rakus akan selalu lahir dan hidup
di  bumi  Indonesia  atau di mana pun di dunia. Tetapi pengusaha baik
dan  politikus  santun juga akan tetap ada. Seniman yang ngebet masuk
Senayan   atau   keranjingan  mengejar  proyek  juga  banyak.  Tetapi
seniman-seniman  sederhana yang tetap berusaha independen pasti masih
bisa  kita  jumpai  di  negeri  ini.  Tugas  seniman yang baik adalah
mencoba  menangkap  kebenaran  dan  menyuarakannya. Sambil kalau bisa
sekalian  membela  kaum  lemah  yang selama ini ditindas dan dibodohi
konglomerat jahat, politikus rakus, dan seniman pemburu proyek. Siapa
yang  akan  menang dan unggul menjadi tidak penting. Sebab pergulatan
antara  yang baik dan yang jahat, antara kheos dan keteraturan adalah
sesuatu yang tidak akan pernah berakhir.

* F. Rahardi, penyair tinggal di Jakarta.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: