Bisnis Kemiskinan yang Tidak “Fair”

18/05/2011 at 16:43 (artikel)

Oleh F. Rahardi

Sejak pemerintah melansir sebuah istilah “Pengentasan Kemiskinan”, sudah ada hampir sepuluh kali diskusi, sarasehan, dan seminar dengan tema kemiskinan di kota Jakata. Tempatnya tak tanggung-tanggung, di hotel berbintang yang prestisius. Juga di televisi. Ini sebuah fakta.

Sejak Presiden Soeharto dalam pidatonya menyebut masih ada 27 juta orang miskin dan itu perlu dientaskan, maka sampai tulisan ini saya buat sudah ada sekitar 250 berita, pendapat, polemik, tajuk dan artikel tentang kemiskinan. Semua itu dimuat media pers di Indonesia. Semua diberi honor, dan honor itu untuk yang nulis. Bukan untuk yang ditulis.

Kemudian Prof Mubyato, pakar Ekonomi Pertanian dari UGM yang selama ini getol ngomong soal kemiskinan, direkrut masuk Bapenas dengan tugas mengentaskan orang miskin. Beberapa tokoh LSM seperti terjaga dari tidur siangnya. Kalau dulu mata lebih diarahkan ke lembaga dana luar negeri, kini mulai dilirik potensi dana dari negeri sendiri. Beberapa oportunis langsung mendirikan yayasan penanggulangan kemiskinan dengan ketua para ibu atau mantan pejabat.

Program pemerintah

Mengapa baru sekarang orang tertarik ngomong (bukan berbuat) untuk membantu orang miskin? Semestinya dulu-dulu pemerintah hanya memperhatikan orang kaya. Padahal kenyataannya, di hampir semua departemen ada program untuk menyejahterakan orang miskin. Misal program PKK, LKMD, BPR, Bapak Angkat, PIR, Transmigrasi, Kredit Candak Kulak dan lain-lain. Yang nondepartemen, ada Inpres ada Banpres.

Mengapa segala macam upaya itu tidak dapat menyentuh kaum yang paling gembel. Teori para pakar LSM, konon lantaran pendekatan pemerintah itu top down. Itulah sebabnya mereka bikin yang bottom up atau grass root yag lebih afdol. Padahal problemnya bukan ada di pendekatan yang salah. Semua program itu bagus.

Yang jadi masalah adalah, etos kerja para birokrat pelaksana program itu rata-rata rendah. Mereka memang direstui negara untuk 1/2 atau malah 2/3 menganggur.

Kontradiktif

Beberapa kebijakan pemerintah selama ini saya nilai justru agak kontradiktif dengan program pengentasan kemiskinan. Misalnya soal SDSB. Urusan satu ini jelas lebih meyusahkan orang miskin daripada mengentaskannya.

Kemudian iklan di tv, yang akan merangsang tingkat konsumerisme orang miskin di desa-desa.

Deregulasi otomotif juga sangat atraktif. Sekarang orang boleh membeli sedan mewah built up. Jadi jalan-jalan tol yang sudah ada dan yang baru rencana tidak takut sepi. Calon konsumen yang suka menggelinding di sana sudah dirancang. Dan bea masuknya juga sudah digetok tinggi 200 dan 300 persen. Namun apakah pajak tinggi ini otomatis akan dinikmati orang miskin? Misalnya dalam bentuk peningkatan jumlah dan variasi angkutan massal?

“Lip servis”

Menghadapi kemiskinan di Indonesia, orang bisa bermacam sikap. Ada yang menganggapnya biasa-biasa saja. Bukan masalah  benar. Misalnya menghadapi laporan UNDP barusan. Apakah tingkat penggunaan kertas itu relevan untuk mengukur kesejahteraan orang Indonesia? Mereka  cebok pakai tisu. Orang Indonesia pakai air. Orang Kubu dan Lembah Baliem sama juga tidak perlu koran. Saya sendiri juga tidak pernah punya masalah tinggal di rumah yang tidak ada teleponnya.

Tapi di lain pihak ada yang justru memandang kemiskinan sebagai obyek bisnis seminar, diskusi, sarasehan, artikel, buku, semua itu bisnis. Ketika Ethiopia dan Somalia yang miskin itu kelaparan, CNN mengirim wartawan dan kameramennya yang tangguh. Mereka naik pesawat, tidur di hotel, makan steak, minum champagne. Semua itu bisnis agar penonton tv di dunia bisa menikmati kemiskinan sambil ngemil kacang goreng.

Saya sendiri tetap menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang serius dan darurat. Penanggulangannya juga harus serius dan darurat.

Rekruting Mubyarto ke Bapenas bagi saya bisa sangat strategis, namun bisa juga hanya sebuah lip servis. Kenapa tidak mengefektifkan ditjen atau departemen yang strategis? Misalnya Departemen Koperasi. Sebab koperasi kalau bisa berfungsi dengan baik akan lebih dapat meratakan pendapatan dibanding upaya-upaya lain. Lebih-lebih, Presiden sendiri pernah mengimbau agar para konglomerat menyisihkan sahamnya untuk diberikan kepada koperasi.

Dana nasional

Pada akhirnya ngomong soal kemiskinan larinya pasti ke soal duit. Apakah duit itu diberikan ke orang miskin dalam bentuk ikan atau pancing, itu soal lain. Di Indonesia, budaya pajak belum sebaik Jepang, Eropa atau Amerika. Kalau tiba-tiba kue orang kaya dipotong begitu saja dalam bentuk pajak lalu dibagikan ke orang miskin mereka akan main petak umpet. Pemerataan dalam bentuk kebijakan tetap sulit untuk menolong yang miskin. Dalam dunia pers misalnya, ada pembebasan halaman dan iklan untuk pemerataan, tetap saja tak ada koran miskin yang tiba-tiba jadi kaya. Yang ada malahan penjualan SIUUP dengan istilah bantuan modal dari manajemen.

Karena dengan cara formal susah, cara menghimpun dana yang efektif versi Indonesia adalah dengan semacam dompet bencana alam, dana mitra lingkungan, gotong-royong, kemanusiaan dan lain-lain. Dana yang terkumpul bisa digunakan untuk tindakan operasional yang konkret.

Misalnya, memagangkan para petani  miskin itu ke petani maju, sekaligus memodalinya. Pemerintah Malaysia mengajari para nelayan miskin di sana cara membakar ikan dan buka restoran. Rantai pemasaran jadi pendek dan nilai tambah didapat nelayan. Kenapa kita tidak berani mengirim dan memodali nelayan kita untuk belajar melayani turis mancing di Australia sana misalnya. Karena nantinya pendapatan nelayan sebagai pemandu mancing akan jauh lebih besar daripada penangkap ikan biasa.

Langkah konkret

Sebagai langkah awal yang konkret, saya berniat untuk menyumbangkan honor tulisan saya ini sebagai dana nasional untuk program pengentasan kemiskinan. Harapan saya, langkah awal saya yang naif ini dapat diikuti pula oleh para penulis lain terutama yang menulis soal kemiskinan. Para pemakalah dan pembicara dalam seminar tentang kemiskinan. Juga pada pengusaha atau siapa pun yang antusias untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Untuk sementara uang itu bisa dititipkan misalnya di harian Kompas. Penggunaannya, bisa dengan berbagai model pendekatan. Asalkan langsung dapat bermanfaat untuk mengentaskan orang miskin. Yang bisa memanfaatkan dana ini lembaga atau siapa pun yang profesional namun punya itikad baik.

Langkah awal saya ini juga saya maksudkan sebagai kritik. Setiap kali ada gagasan, seminar, diskusi, program dan lain-lain yang ditujukan terhadap orang miskin, yang jadi kaya justru yang punya gagasan, yang bikin seminar dan program. Memang bisa saja ide ini dibantah. Bukankah penulis, pemakalah dan penyelenggara program itu memang berhak atas jasanya sebagai orang profesional?

Tapi, bukankah kalau fotografer memotret model, si model juga dibayar? Adalah tidak etis kita membisniskan kaum miskin, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemiskinan memang bisnis yang menarik. Dan orang miskin berhak mendapatkan bagian dari bisnis itu. ***

* F. Rahardi, penyair, wartawan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: