SENGKARUT LAHAN DI TANAH JAWA

11/03/2013 at 14:54 (artikel)

Dimuat di Kompas 9 Juni, 2007

Oleh F. Rahardi

Tertembaknya rakyat oleh tentara akibat sengketa tanah di Pasuruan, Jatim, hanyalah salah satu gejala dari sengkarut lahan di tanah Jawa. Pulau dengan populasi homo sapiens terpadat di dunia ini, lahannya memang tak pernah ditata dengan adil.

Tahun 1830, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal J. van den Bosch, mengeluarkan peraturan yang disebut Cultuurstelsel. Sawah subur milik petani Jawa, tidak boleh ditanami padi. Rakyat dipaksa menanam tebu, tembakau, kenaf, dan rami. Hingga peraturan ini terkenal dengan sebutan Tanam Paksa. Tahun 1870, kembali keluar Agrarisch Besluit, yang memungkinkan pemerintah menyewakan tanah (erfpacht), untuk perkebunan asing. Tetapi tahun 1890, Cultuurstelsel dicabut karena desakan kuat para tokoh reformis di Negeri Belanda.

Setelah program nasionalisasi perkebunan asing tahun 1950an, Agrarisch Besluit itu direvisi melalui Undang-undang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang terkenal dengan nama UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). Karena UUPA tak kunjung ditindaklanjuti dengan land reform (reformasi agraria), Barisan Tani Indonesia (BTI, organ di bawah PKI), melakukan aksi sepihak menguasai beberapa bekas perkebunan asing. Namun BTI tidak merusak tanaman, bangunan dan pabrik. Hingga seluruh aktivitas Agro tetap berjalan dengan baik.

Pasca G. 30 S, kebun yang dikuasai BTI ini, diambil alih oleh tentara (Kodam), sebagian lagi dikuasai Pemprov. dan menjadi Perusda. Pada era reformasi, kembali kebun swasta, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan kebun institusi tentara, ini dijarah rakyat. Kalau PKI menguasai perkebunan tanpa merusak, maka penjarahan kali ini dilakukan dengan membabat tanaman teh, karet, bahkan juga mangga di Grati Agung, Pasuruan. Pompa raksasa untuk menaikkan air danau juga diambil paksa. Tanah lalu dipetak-petak untuk budi daya tanaman semusim, termasuk singkong.

Kasus Pasuruan

Yang menjadi pertanyaan, bisakah institusi tentara menguasai kebun? Secara individu di luar jam tugas, tentara memang boleh memelihara bebek, menanam jagung, atau berkebun mangga. Tetapi institusi tentara, melalui yayasan dan PT di dalamnya, tentu tak elok kalau terjun ke bisnis agro mengurus teh, karet dan mangga. Meskipun, rakyat yang menjarah kebun itu, dengan dalih apa pun, juga tidak bisa dibenarkan. Tindakan menyelesaikan sengketa lahan ini melalui jalur hukum, sudah merupakan langkah yang tepat. Ketika di tingkat kasasi tentara dimenangkan, eksekusi memang harus dijalankan.

Eksekusi lahan sengketa, memang wajib dikawal aparat keamanan. Nama aparat keamanan itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kalau rakyat demo dan terjadi rusuh, yang harus menangani polisi anti huru-hara. Senjatanya pentungan, kanon air, gas air mata, dan peluru karet. Bukan peluru tajam. Institusi tentara, sebagai pemilik lahan memang bisa saja hadir dalam eksekusi itu. Tetapi institusi ini hadir sebagai pemilik lahan. Bukan sebagai pasukan yang membawa senjata dengan peluru tajam. Sebab senjata tentara hanya boleh digunakan untuk perang, melawan tentara musuh atau pemberontak bersenjata.

Akhir tahun 1980an, Militer Singapura juga pernah menggusur para petani sayuran, dan anggrek dari sekitar Bukit Kalang. Lahan itu kemudian dikosongkan untuk latihan perang. Penggusuran petani Singapura ini tidak sampai menimbulkan sengketa, karena prosesnya dilakukan transparan dan pihak yang tergusur tidak dirugikan. Petani gusuran ini kemudian memindahkan aktivitas mereka ke Negara Bagian Johor, di Malaysia. Ketika itu sarana-prasarana, dan juga kepastian hukum di Johor memang jauh lebih siap dibanding dengan Batam dan Bintan di Indonesia, yang juga sangat berdekatan dengan Singapura.

Reformasi Agraria Rakyat

Taiwan tahun 1960an juga masih negara agraris miskin dengan pendapatan per kapita 180 $ AS. Luas negeri ini 36.000 km2 sama dengan Jawa Barat tanpa Banten. Populasi penduduknya ketika itu 18 juta jiwa. Land Reform yang dilakukan dari tahun 1949 – 1959, tidak hanya menyangkut pembagian lahan ke petani, melainkan juga pembentukan kelembagaan petani, penyaluran modal dan akses pasar. Sekarang pendapatan per kapita penduduk negeri ini 25.000 $ AS, hampir setara dengan Perancis dan Jerman (28.000 $ AS). Di Taiwan, land reform dilakukan atas pertimbangan ekonomi, tanpa dibebani muatan politik.  

UUPA kita lahir tahun 1960, ketika PKI merupakan partai terbesar di Indonesia. Setelah G. 30 S 1965, pemerintah Orde Baru dengan ABRI yang sangat anti PKI, menjadi penguasa negeri sampai tahun 1998. Selama tigapuluh tahun lebih, membicarakan UUPA menjadi seperti barang tabu. Sebab UUPA akan mengingatkan pemerintah pada PKI. Padahal sebenarnya UUPA adalah produk netral yang bisa menjadi perangkat, untuk menata lahan tanah Jawa secara adil dan berdayaguna. Namun sampai dengan tumbangnya Orde Baru, reformasi agraria tidak pernah terlaksana di Jawa. Akibatnya, rakyat secara sepihak melakukan reformasi agraria dengan menjarah lahan swasta, PTPN, Perum Perhutani, dan juga perkebunan institusi tentara.

Rakyat yang menjarah lahan perkebunan pasca rusuh 1998, adalah massa yang tak terorganisir. Atau, rakyat yang diorganisir oleh lembaga atau tokoh yang bodoh. BTI menguasai perkebunan secara keseluruhan tanpa merusak. Ini juga merupakan tindakan melanggar hukum, namun tanpa merugikan buruh perkebunan dan pabrik, sebab mereka tetap bisa bekerja. Penjarahan dan perusakan di era reformasi ini, antara lain juga dipicu oleh pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), agar PTPN membagikan sebagian sahamnya untuk rakyat di sekitar kebun. Perusakan tanaman ini sebenarnya tidak hanya merugikan pemilik kebun, melainkan juga rakyat sendiri.

Sejak Jaman Hindu

Selain memegang rekor sebagai pulau terpadat, Jawa juga pulau dengan gunung api terbanyak didunia. Gunung api bukan melulu malapetaka. Sebab erupsi lava dan lahar dinginnya, akan menciptakan kesuburan luarbiasa. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha, selalu berlokasi di sekitar gunung api. Kecuali Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim. Tanah Grati di Pasuruan, adalah bagian dari lahan subur yang mendapat berkah dari Gunung Bromo, Arjuna-Welirang, dan Penanggungan.

Di lembah sekitar gunung-gunung inilah dulu berdiri kerajaan Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Jawa adalah kawasan penghasil beras, talas, kelapa, kemukus, gula tebu, gula aren, gula kelapa, dan gula lontar. Pulau ini menjadi kawasan transit, kapal dagang pengangkut cendana, gaharu, pala, dan cengkih dari Timor, Maluku dan Manado. Komoditas ini, dengan damar, lada  dan kayumanis sumatera, adalah bahan kosmetik, parfum, bumbu, sampai ke pengawet mumi para fira’un Mesir. Gula jawa sudah dikenal sebagai  dagangan penting di Imperium Romawi.

Manusia kemudian berdesakan di pulau kecil ini. Lahan diperebutkan oleh raja-raja, oleh Portugis, oleh Belanda, dan Inggris. Juga oleh rakyat yang sejak tanam paksa sudah sangat termiskinkan. Lahan subur penghasil beras itu menjadi kebun komoditas penjajah. Jawa lalu berubah dari eksportir menjadi defisit beras. Sebagai makanan rakyat, Belanda mendatangkan singkong, jagung, ubi jalar, keladi, ganyong, dan garut dari Amerika Latin. Hutan lalu dikapling menjadi kebun karet, kopi, kakao, dan teh, melalui Agrarisch Besluit.  Dan meskipun pernah ada UUPA, tak pernah ada reformasi agraria sampai empat rakyat tertembak di Pasuruan.

F. Rahardi, Penyair, Wartawan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: