WARTEG DAN EKONOMI KERAKYATAN

19/03/2013 at 15:41 (artikel)

KOMPAS – Senin, 23 Aug 1999   Halaman: 4
Oleh F Rahardi

MEREKA yang serius mempelajari ekonomi kerakyatan, biasanya harus berangkat dari teori-teori klasik tentang sosialisme dan juga kapitalisme. Dan semuanya harus dikejar ke luar negeri. Jarang para kandidat doktor kita mau menengok Warteg (Warung Tegal) yang kumuh dan bertebaran di seluruh pelosok Jakarta. Padahal warteg adalah fenomena ekonomi kerakyatan yang menurut hemat saya luar biasa hebat. Mereka juga membentuk koperasi untuk mengadakan beras, gula, tahu tempe dan minyak goreng. Dan meskipun perlu waktu lebih dari sepuluh tahun beroperasi sebelum disahkan Kanwil Depkop, koperasi warteg ini jalan terus.

Di Indonesia, fenomena ekonomi kerakyatan seperti warteg ini sangat banyak. Di level yang agak lebih tinggi, ada warung padang yang bisa mendunia. Di Tasikmalaya ada perajin anyaman pandan, kelom geulis dan bordir yang pasarnya ekspor. Di sini pulalah terdapat pusat kredit apa saja door to door (direct selling) yang disebut mendring. Kalau kita makan kerupuk biasa, maka itulah produk ekonomi rakyat juga dari Tasik. Dua hal ini, mendring dan kerupuk, sudah menasional. Di sektor pertanian ada kawasan Brebes yang merupakan sentra bawang merah dan cabai terbesar dan terbaik di Indonesia. Kalau kita beralih ke telur itik, maka rakyat Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, hulu sungai utara Kalsel, dan Mojokerto, adalah produsen utama. Contoh-contoh yang saya sebutkan ini bukan hanya menghasilkan kisah-kisah keberhasilan, tetapi juga struktur dan sistem. Semuanya murni dari rakyat, tanpa droping uang dari pemerintah, tanpa adanya “binaan” dari LSM.

John Dijkstra, “fosil” musyawarah rakyat yang saat ini berusia 88 tahun, sangat tepat menyebut fenomena tadi dengan istilah “swabina”. Rakyat pasti bisa mengurus diri mereka sendiri. Justru setelah ada campur tangan dari luar, para petani cengkeh menebangi pohonnya. Juga petani jeruk siam di Tebas, Kalimantan Barat. Itulah sebabnya Dijkstra selalu wanti-wanti berpesan bahwa apabila datang ke rakyat, kita harus mau mendengarkan mereka dalam suasana nonformal.

Permintaan rakyat sebenarnya sederhana. Mereka akan minta tidak diganggu ini-itu dan dipermudah kalau mengurus sesuatu. Misalnya mengurus kredit ke bank, membeli pupuk ke KUD dan bebas memilih komoditas serta bebas menjual ke siapa pun. Kekisruhan justru terjadi ketika campur tangan dari luar itu datang. Paket-paket program massal seperti Bimas (Bimbingan Massal, Inmas (Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi), IDT (Inpres Desa Tertinggal), dan sekarang-sekarang ini KUT (Kredit Usaha Tani) serta JPS (Jaring Pengaman Sosial); tidak akan pernah tepat mengatasi permasalahan. Sebab yang jadi masalah adalah seluruh struktur dan sistem di luar rakyat kecil itu sendiri. Paket-paket tersebut justru akan memperlemah rakyat karena mereka akan menjadi sangat tergantung pada uluran tangan dari aparat pemerintah.

Keberadaan LSM yang berkiprah di bidang ekonomi pun, sebenarnya jauh dari esensi ekonomi kerakyatan sendiri. LSM-LSM ini, dalam jumlah besar, menerima uang dari lembaga donor luar negeri dalam bentuk hibah maupun pinjaman. Uang ini lalu diserahkan ke LSM kecil yang bersifat lokal. LSM kecil inilah yang menangani proyek untuk “pemberdayaan ekonomi rakyat”. Kegiatan yang mereka lakukan umumnya berupa pelatihan dan pendampingan (dulu istilahnya pembinaan) terhadap komunitas-komunitas kecil.

Pelatihan dan pendampingan sangat menarik minat LSM, karena hampir 100 persen dana itu dapat mereka nikmati. Komponen terbesar dana pelatihan/pendampingan akan dipakai untuk transportasi, akomodasi, konsumsi dan honor. Inilah sebenarnya yang diincar oleh aktivis LSM. Padahal sebenarnya yang bisa melatih dan mendampingi rakyat adalah rakyat itu sendiri. Itulah konsep swabina. Karenanya, konsep pemagangan di lingkungan warteg, warung padang, bakso dan mendring bisa menjadi model pelatihan dan pendampingan oleh rakyat sendiri.

Warteg biasanya dikelola oleh tiga sampai empat orang. Salah satu di antara mereka menjadi pimpinan. Mereka tidak mengenal gaji tetapi bagi hasil dan setoran untuk pemilik warung/modal. Setelah jangka waktu tertentu, pengelola yang sukses akan mendapatkan beberapa hal sekaligus. Modal, keterampilan dan relasi. Mereka biasanya lalu mampu membuka warteg baru di tempat lain dengan modal sendiri. Pola demikian juga terjadi pada warung padang, bakso, jamu gendongan dan mendring. Sistem ini dalam dunia fisika mirip dengan fisi nuklir. Satu neutron yang membentur inti plutonium akan menghasilkan energi dan beberapa neutron baru sekaligus. Demikian seterusnya proses ini akan terjadi secara berantai.

***

CAMPUR tangan terhadap perekonomian rakyat yang juga banyak dilakukan oleh LSM adalah “bantuan pemasaran”. Misalnya, karena singkong di Lampung harganya jatuh, maka sebuah LSM menampungnya dalam bentuk gaplek, lalu menjualnya ke pabrik pakan ternak. Mengapa LSM ini tidak menghubungkan kelompok tani tersebut pada pabrik pakan ternak? Saya mencurigai LSM ini sebenarnya hanya pedagang yang bermodalkan dana murah dari lembaga donor. Mestinya LSM tahu diri untuk tidak masuk ke wilayah yang bukan merupakan haknya. Mereka cukup sebagai pembuka isolasi dan pembentuk jaringan. Baik jaringan horisontal antar sesama petani/kelompok, maupun jaringan vertikal dengan pemerintah. Perlu pula dirintis jaringan diagonal dengan kalangan perbankan, praktisi hukum, peneliti, perguruan tinggi dan lain-lain. Dan yang lebih penting lagi adalah membuka akses hulu hilir: produsen sarana/prasarana, pelaku budi daya, pascapanen/prosesing.

Yang terjadi di lapangan, pelatihan/pendampingan yang dilakukanoleh LSM terbatas hanya menyangkut faktor teknis. Misalnya teknis produksi, teknis pemasaran dan teknis manajemen. Jarang sekali LSM mau membuka jaringan yang dimilikinya dalam pelatihan/pendampingan. Misalnya, LSM yang melatih penyamakan/pemrosesan kulit sapi, biasanya tidak sekaligus mau membuka akses informasi/relasi menyangkut peralatan, bahan pembantu dan pasar. Biasanya LSM  tersebut sekaligus berdagang peralatan/bahan pembantu dan menampung hasil yang telah diproses. Kalau hanya seperti ini yang dilakukan LSM, apa beda mereka dengan pedagang kulit? Padahal selama ini pedagang/pengusaha selalu dijadikan kambing hitam penyebab kesengsaraan rakyat. Misalnya tengkulak cengkeh yang telah dituduh mempermainkan petani. Untuk itu dibentuklah BPPC. Tetapi yang dilakukan BPPC dan KUD hanyalah menjadi pengganti tengkulak, tetapi dengan kinerja dan moral yang lebih jelek.

Keberhasilan sistem fisi (reaksi berantai) pada komunitas warteg antara lain berkat jasa pedagang/pengusaha yang sudah memiliki modal/lokasi, akses informasi dan relasi. Di satu komunitas yang paling miskin sekalipun, pasti ada satu dua orang yang sudah mapan dan mampu menangani suatu aktivitas bisnis. Misalnya saja menjadi tengkulak, produsen batu bata atau peternak ayam. Mereka ini biasanya akan dijadikan “musuh” oleh LSM lalu dikucilkan. Padahal, mereka inilah sebenarnya yang paling memiliki keterampilan untuk mengelola dana bagi satu kegiatan bisnis berskala mikro. Idealnya mereka dilibatkan dalam satu proyek untuk masyarakat di sekelilingnya. Karena selain memiliki keterampilan, biasanya para elite ekonomi mikro di satu komunitas demikian juga punya jaringan akses pasar.

Para elite ekonomi di tingkat mikro ini memang tidak pernah punya visi untuk mengajak rakyat di sekitarnya ikut maju. Mereka juga tidak pernah tahu bagaimana cara membentuk dan mengorganisir kelompok. Hal-hal semacam inilah mestinya yang harus dibenahi dan itulah tugas
LSM. Bagaimana memanfaatkan pedagang, petani maju atau malahan pengusaha untuk ikut terlibat membantu rakyat yang masih miskin. Biasanya, kalau diajak bicara dari hati ke hati, para elite ekonomi di tingkat mikro ini akan bersedia bekerja sama.

***

PARA petani Australia mungkin bisa menjadi model pengelolaan ekonomi kerakyatan yang tangguh. Meskipun merupakan negara benua, petani di sana berskala kecil. Rata-rata lahan yang mereka kelola di bawah 20 hektar per KK. Untuk ukuran petani gurem di Jawa, 20 ha memang luar biasa. Tetapi dibanding petani Amerika atau peternak di Australia sendiri yang per KK mengelola sampai ribuan ha, luasan tadi benar-benar kecil. Tetapi organisasi petani di sana sangat rapi. Asosiasi mereka berdasarkan komoditas. Misalnya asosiasi jeruk, asosiasi mangga, asosiasi apel dan masing-masing punya majalah/jurnal tersendiri. Kalau seseorang ingin menjadi petani jeruk, tinggal menghubungi asosiasi dan akan mendapat petunjuk tentang jenis yang harus ditanam, dana yang diperlukan, bank yang bisa memberi kredit dan lain-lain teknis yang diperlukan. Termasuk pemasok bibit, perusahaan penanam, penyemprot hama dan pemupuk. Jadi petani tinggal menghubungi bank, lalu angkat telepon ke penyedia bibit/penanam. Selanjutnya petani hanya menunggu, mengontrol dan mengairi tanaman. Kalau ada hama/penyakit, pengusaha jasa penyemprotan akan datang. Untuk memupuk, pengusaha pupuk akan datang. Setelah buah dipanen, cukup memanggil penampung yang akan menjualkan produk tersebut dengan imbalan persentase. Lalu apa kerja aparat pemerintah? Mereka menyelenggarakan lembaga penelitian, mengelola kebun percobaan dan membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah kemajuan petani.

Di sini tampak, betapa organisasi dan sistem (networking/linked) menjadi sesuatu yang sangat vital. Warteg, bisa eksis bukan karena ada kucuran dana JPS atau kredit murah atau didampingi LSM. Keberhasilan warteg, terutama disebabkan karena mereka punya sistem jaringan kerja sama sampai hal-hal yang sangat kecil dan sepele. Sisa-sisa nasi mereka kumpulkan, lalu ada penampungnya. Di penampung nasi sisa itu dicuci, lalu dijemur. Bertruk-truk nasi kering secara
rutin dikirim ke Indramayu, Cirebon, Brebes dan Tegal sebagai pakan itik. Pada gilirannya nanti, nasi sisa itu akan dikembalikan ke Jakarta dalam bentuk telur itik dan masuk ke warteg serta tukang martabak yang semuanya juga berasal dari Lebaksiu, Tegal.

Jaringan semacam ini dimiliki oleh hampir semua komunitas pelaku ekonomi rakyat. Di sini peran “pelepas uang” sangat besar. Dan dalam komunitas ini pelepas uang tidak pernah dianggap sebagai rentenir yang menghisap darah rakyat. Padahal, bunga yang dikenakan bisa 8 sampai 10 persen per bulan. Bagi pengelola warteg, bunga sebesar 96 sampai dengan 120 persen setahun itu masih sangat ringan. Sebab keuntungan mereka bisa di atas 50 persen per hari dan berupa uang kontan. Kondisi demikian juga terjadi pada pedagang bakso, gorengan, jamu gendong, kerupuk, es teler, martabak dan lain-lain.

Pertanian, yang perputaran modal bulanannya bahkan ada yang harus menunggu sampai di atas 5 tahun, kondisinya memang agak lain. Di Thailand dan Malaysia suku bunga untuk pertanian antara 4-6 persen per tahun. Karenanya, bunga KUT yang 10,5 persen per tahun masih sangat tinggi. Belum potongan-potongan dan kenaikan harga saprotan yang dikenakan oleh KUD. Jadi skim-skim kredit untuk KKPA dan KKop yang dipukul rata, sebenarnya tidak tepat. Bagi petani, jangankan 16 persen atau 20 persen, yang 10 persen pun masih terlalu tinggi. Tetapi bagi pedagang atau industri yang perputaran modalnya harian dan tingkat keuntungannya tinggi, bunga 16-20 persen dianggap main-main karena masih terhitung kecil. Yang menjadi masalah adalah agunan. Hingga mereka berani mengambil dari pelepas uang yang mengenakan bunga sampai 10 persen per bulan karena tanpa persyaratan agunan. Pendekatan yang sifatnya pukul rata atau berupa program massal memang tidak akan bisa diberlakukan untuk menangani ekonomi kerakyatan.

Bicara tentang sosialis dan kapitalis adalah menangkap sosok-sosok besar. Meskipun garis-garis wajah dan kontur tubuhnya kadang-kadang kabur. Ibarat kita bicara kelas mamalia dalam dunia
binatang, sosialisme dan kapitalisme dunia adalah monyet, gajah, macan, sampai ke lumba-lumba dan musang air yang memang berbeda-beda habitat dan perangainya. Tetapi mereka masih bisa dikumpulkan dalam sebuah sirkus dengan satu sistem yang sangat tertib. Ekonomi kerakyatan ibarat serangga. Rayap, semut, lebah, dan kupu-kupu yang masing-masing punya sistem dengan disiplin ketat dan rapi. Tetapi mustahil menyatukan mereka dalam sebuah sirkus besar. Hingga untuk mengamati mereka pun, kita perlu berjongkok, menunduk dan harus tahan
untuk tidak berkedip dalam waktu lama. Untuk mereka itu, tidak mungkin disodorkan program yang sifatnya massal.
* F Rahardi, Penyair, pekerja ekonomi kerakyatan, tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: