MEREFORMASI POLA PIKIR MILITERISTIK DI SEKTOR PERTANIAN

23/04/2013 at 15:22 (artikel)

KOMPAS – Rabu, 02 Aug 2000   Halaman: 4    

Oleh F Rahardi

SELAMA ini, istilah reformasi yang terkait dengan sektor pertanian dan sangat populer hanyalah land reform. Reformasi menyangkut kepemilikan lahan. Untuk itu kita harus mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Siapa pun biasanya alergi bila sudah bicara soal UUPA. Sebab undang-undang ini dianggap produk PKI. Bulan-bulan terakhir ini isu tentang land reform menghangat karena dilontarkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Presiden pun lalu ikut menyampaikan gagasannya tentang “pengembalian” lahan-lahan petani yang telah diambil PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kecuali land reform, pernah pula muncul gagasan credit reform, reformasi pemberian kredit untuk petani. Saya sendiri pernah mengusulkan gagasan mengenai skill reform, reformasi keterampilan petani. Tampaknya, yang mendesak dilakukan saat ini adalah mind reform di sektor pertanian, reformasi pola pikir.

Mengapa demikian, sebab apa pun yang telah kita kerjakan selama ini tidak mengubah pola pikir kita di sektor pertanian. Saya sengaja menyebut “kita” bukan saya, kamu, kami, kalian, dia atau mereka; sebab pola pikir bangsa ini menyangkut sektor pertanian tidak beranjak dari pola pikir zaman kolonial Belanda dulu. Mulai dari petani, pedagang, pengusaha, profesor, bupati, gubernur, menterinya sampai presidennya masih berpikiran model toean-toean onderneming dulu. Hingga peta pertanian Indonesia kini masih sama dengan dulu. Ada BUMN yang dikuasai pemerintah. Ada swasta besar. Sisanya, petani gurem tradisional yang lahannya kurang dari 0,2 hektar serta buruh tani miskin. Swasta menengah dan swasta kecil yang kuat hampir tidak kelihatan. Karena kucuran kredit selalu mengalir ke BUMN, swasta besar dan petani gurem. Menengah besar dan menengah kecil adalah anak tiri. Mereka itu oleh pemerintah dan LSM dianggap sebagai musuh petani. Lintah darat, pengijon, dan pengisap darah rakyat. Jadi buat apa diberi fasilitas kredit murah. Kalau mau bisnis biar saja mereka berurusan dengan bunga komersial yang mencekik leher itu.

Banyak orang mengira, terseok-seoknya sektor pertanian Indonesia lebih disebabkan faktor nama. Pabrik yang belakangan disebut sebagai “industri” maju pesat. Perdagangan yang ganti nama dengan trading juga hebat. Bangunan dan gedung yang diberi nama “properti” juga lebih keren. Pertanian? Itu identik dengan baju dan celana komprang, caping, cangkul, lumpur sawah, dan kemiskinan. Karena itu entah gagasan siapa pertama-tamanya, lahirlah istilah agribisnis. Munculnya nama baru ini justru merupakan indikasi, pola pikir kita masih petani tradisional di pelosok Jawa. Kalau ada anak sakit-sakitan dan kuntet (kecil), namanya segera diganti. Misalnya, dari nama Prayitno, yang dianggap sangat berat hingga bikin sakit-sakitan, diganti Surip supaya urip (hidup). Anehnya, sektor pertanian yang merupakan nama netral dianggap terlalu remeh hingga perlu diganti dengan yang lebih mentereng, agribisnis atau agrobisnis. Dianggapnya, kalau sudah ganti nama semuanya akan beres dengan sendirinya. Ternyata permasalahan kita bukan sekadar soal nama.

***

MASALAH pertanian sangat banyak dan kompleks. Namun, menurut ilmu manajeman yang konon diajarkan di fakultas ekonomi, serumit apa pun permasalahannya tetap bisa dikelompok-kelompokkan lalu dipilih yang paling penting dan paling mendesak untuk diatasi. Meski penting,
kalau tidak mendesak, nanti dulu. Mendesak, kalau kurang penting, boleh belakangan. Yang paling penting dan mendesak untuk direformasi kini adalah melenyapkan pola pikir “militeristik” di sektor pertanian. Selama ini mulai dari presiden, menteri, gubernur sampai lurah terbiasa melihat sektor pertanian dari kaca mata militer. Pertanyaan mereka selalu, Lampung bagaimana? Jateng bagaimana? Pacitan bagaimana? Itu semua menyangkut teritorial, sebuah pola pikir militer. Lampung aman tetapi Aceh rusuh, dari kaca mata militer benar. Akan tetapi, Jateng swasembada beras dan Bengkulu tidak, itu pola pikir militer yang keliru diterapkan di sektor pertanian. Di zaman Orde Baru, salah satu kriteria terus atau tidaknya bupati dan gubernur menjabat dua kali adalah soal swasembada beras. Padahal mau dipacu dan diancam seperti apa pun, NTT akan sulit untuk surplus beras seperti Sulsel atau Jabar.

Di mana pun di dunia, pola pikir pertanian selalu mengacu ke peta komoditas. Peta komoditas ini terkait dengan peta agroklimat yang tidak ada sangkut pautnya dengan peta teritorial, Pertanyaan Menteri Industri Primer Australia: Domba bagaimana? Gandum bagaimana? Apel bagaimana? Menteri Pertanian kita, andaikata tertarik soal apel pertanyaanya: Apel Malang bagaimana? Padahal karena faktor agroklimat, sentra apel terbesar Indonesia bukan di Kabupaten Malang tetapi di Pasuruan. Sentra salak pondoh bukan hanya di Sleman, DIY tetapi juga di Magelang, Jateng, meski lokasinya hanya di sepanjang DAS (daerah aliran sungai) Krasak, di lereng Gunung Merapi. Sentra padi di pantura, menyebar di tiga kabupaten, Indramayu, Subang, dan Karawang. Sentra opium dunia ada di “segi tiga emas” Laos, Myanmar, dan Thailand. Dalam hal agroklimat ini, orang-orang Thailand selalu menertawakan petani Indonesia. “Anda ini bodoh benar,” katanya. “Coba Anda mau tanam durian dari Aceh sampai Bali, kami akan kalah. Sebab Anda akan bisa panen sepanjang tahun, sementara kami hanya Mei-Juni.” Orang Thailand benar, sebab komoditas andalan mereka hanya bisa ditanam di Propinsi Rayong dan sekitarnya yang panennya Mei-Juni. Sementara Indonesia bisa menanamnya dari Aceh sampai Bali yang bisa dipanen sepanjang tahun.

Pola pikir berdasar peta komoditas ini saya sebut sebagai penting dan mendesak, sebab kalau tahun 2003 AFTA diterapkan, maka petani kita harus berhadapan dengan peta komoditas dunia. Bukan lagi peta komoditas sendiri. Dari melihat peta komoditas dunia ini kita bisa merancang kebijakan dan strategi pertanian lima tahun ke depan, 10 tahun, 30 tahun (sesuai jangka waktu HGU) bahkan 100 tahun.

Selama ini kita hanya silau menghadapi sukses petani Thai-land dengan komoditasnya yang serba “bangkok”. Padahal yang mesti kita waspadai justru Australia. Kini petani Australia sudah membuat perencanaan matang untuk menanam padi besar-besaran guna menangkap peluang pasar beras di RRC. Mereka getol menanam durian, rambutan, mangga bahkan pasak bumi dari Kalimantan, untuk menangkap peluang pasar di Indonesia. Sebab, katanya, dari 200 juta penduduk Indonesia kalau dipilih 20 juta (topnya), pendapatan per kapita yang 20 juta itu lebih tinggi dari pendapatan per kapitanya penduduk Australia.

Untuk itu Australia sudah memetakan, kawasan mana saja yang cocok untuk padi, buah-buahan tropis, serta tanaman obat. Itu semua tidak berkait dengan teritorial. Yang jelas, kawasan itu menyebar dari Quensland bagian utara ke Northtern Teritory. Sebenarnya pola pikir yang tidak militeristik dan terkait dengan masalah teritorial ini sudah dimiliki pedagang kita. Pedagang kentang, misalnya, pola pikirnya terentang dari Brastagi di Sumatera Utara, Pengalengan di Jawa Barat, Dieng di Jawa Tengah, dan Tengger di Jawa Timur. Empat tempat itulah sentra kentang terbesar dan terbaik di Indonesia. Para pedagang kelapa di pasar induk Kramatjati selalu menyebut adanya kelapa Pandeglang, kelapa Sulawesi, dan kelapa Lampung. Mereka tidak peduli yang satu kabupaten, yang lain pulau, dan propinsi. Bahkan pedagang buah di kaki lima sudah lama go international. Mereka mengenal jeruk baby Pacitan, Australia, dan Cina.

Dalam perdagangan bebas dunia, dikenal hukum “siapa efisien akan menang”. Soal bea masuk ditinggikan, persyaratan mutu diperketat dan strategi dagang boleh saja diterapkan. Namun, akhirnya yang unggul hanyalah produk yang mutunya baik tetapi murah. Itu semua hanya bisa dicapai kalau petani kita efisien. Bukan karena upahnya rendah. Slogan gombal, Tanah Air kita subur makmur dan kaya raya yang selalu diajarkan di sekolah, mestinya harus dibuang. Sebab kenyataannya jeruk kita jelek-jelek tetapi mahal. Sementara jeruk Australia dan RRC bagus-bagus tetapi murah. Beras kita jelek dan mahal. Beras impor wangi dan pulen tetapi murah. Gula kita kuning dan kotor tetapi mahal. Gula impor putih dan murah. Bawang kita kecil-kecil, mahal.
Bawang putih RRC mulus, besar-besar dan murah. Bila ini semua berlanjut, petani kita akan ngambek karena frustrasi, anak sekolah makin bodoh karena tiap hari dicekoki slogan gombal.

***

PARA petinggi di Departemen Pertanian, biasanya menganggap, efisiensi itu patokannya satuan hasil per satuan luas. Misalnya, padi disebut efisien bila per hektar menghasilkan delapan ton gabah kering sawah. Itu benar. Ada standar internasional untuk itu. Misalnya, kalau singkong per hektar harus 50 ton segar, cabai 40 ton segar, tetapi masih ada pertanyaan. Berapa biaya untuk menghasilkan delapan ton gabah per hektar? Di sini kita bicara biaya produksi per kilogram. Bila rata-rata petani kita menghasilkan gabah empat ton per hektar dengan biaya Rp 2 juta (standar KUT), berarti biaya produksi per kilogram gabah adalah Rp 500. Bila pas panen raya harga jual gabah Rp 600, maka petani pasti rugi. Anehnya, kebijakan pemerintah hanya terpaku bagaimana menaikkan harga gabah serta memproteksi dengan bea masuk. Bea masuk harus diterapkan sesuai nilai kurs mata uang, tetapi harga gabah/beras dalam negeri kalau perlu diturunkan.

Bila petani kita bisa lebih efisien, maka biaya produksi gabah bisa ditekan dari Rp 500 per kilogram menjadi Rp 400 atau Rp 350 atau bahkan cuma Rp 300 per kilogram. Dengan luas kepemilikan lahan kurang dari 0,2 hektar per petani, upaya efisiensi melalui program massal lebih banyak gagalnya. Entah itu Bimas, Inmas, Insus, Supra Insus, KUT, semuanya hanya akan menyebar uang ke petani dan tak kan kembali. Yang subur korupsinya. Impian untuk menerapkan land reform di Jawa, saya duga hanya tinggal impian. Seseorang bisa dengan mudah menyulap lahan HGU-nya seluas 2.000 hektar menjadi hak milik dengan cara memecahnya menjadi 400 sertifikat atas nama 400 orang berbeda. Mulai dari anak, istri, saudara, ipar, sepupu, keponakan, teman keponakan, anak buahnya anak di kantor dan lainnya. Pendekatan yuridis formal ini tak akan menyelesaikan masalah pertanian. Efisiensi pertanian amat sangat ditentukan satuan luas minimal. Namun penyelesaiannya tidak harus dengan membagi-bagi lahan ala BTI/PKI.

Kalau kita berangkat dari efisiensi petani padi di Pantura misalnya, caranya bisa dengan menggabungkan kepemilikan lahan kecil-kecil itu menjadi satuan luas minimal yang ideal. Misalnya, 50 petani dengan kepemilikan masing-masing 0,2 hektar, digabung menjadi satu hingga mencapai 10 hektar. Pengelolaannya dilakukan dalam satu manajemen dengan menggaji manajer profesional. Untuk itu diperlukan investasi pompa air, pengering gabah dan industri kompos. Pompa air gunanya untuk membuang kelebihan air saat banjir dan menaikkan air untuk palawija waktu kemarau. Pengering gabah untuk mengantisipasi panen raya serentak, yang biasanya bertepatan panen hujan. Biasanya di musim itu harga gabah jatuh dari Rp 1.000 menjadi Rp 600 per kilogram. Ini bukan lantaran tengkulak rakus dan memeras petani. Selisih harga Rp 400 per kilogram itu merupakan biaya pengeringan dan cadangan untuk menanggung risiko kerusakan.

Unit pengomposan diperlukan untuk memperbaiki struktur tanah, Selama 40 tahun, lahan sawah di Indonesia telah dirusak urea. Tahun 1960-an, untuk mendapatkan hasil empat ton gabah per hektar diperlukan satu kuintal urea. Kini untuk mendapatkan hasil yang sama diperlukan tiga kuintal urea. Kerusakan lahan ini bisa dipulihkan dengan penambahan bahan organik minimal lima ton per hektar. Jadi jerami bukan dibakar tetapi dikomposkan untuk dikembalikan lagi ke sawah pada musim tanam berikutnya. Harapannya dengan tetap menggunakan dosis tiga kuintal urea per hektar, bila ditambah kompos lima ton, akan dapat meningkatkan panen menjadi enam ton. Namun mengajak petani membicarakan masalah ini, tidak mudah. Bahkan mereka pasti akan menolak bila lahan mereka digabung. Lebih-lebih bila pematang dibongkar. Strategi untuk mengatasinya, dengan menyewa lahan mereka sesuai harga pasar. Misalnya Rp 5 juta/hektar/tahun. Untuk demplot 10 hektar diperlukan biaya sewa Rp 50 juta, investasi pompa air Rp 20 juta, pengering Rp 50 juta, unit kompos Rp 20 juta, modal kerja semusim Rp 20 juta dan gaji manajer Rp 3 juta per musim tanam (tiga bulan). Maka satu demplot memerlukan investasi Rp 140 juta yang disusutkan lima tahun untuk mesin dan setahun untuk sewa lahan. Modal kerja per musim Rp 23 juta. Total modal demplot Rp 163 juta. Kalau mau dibulatkan untuk KKN, manajemen dan lain-lain ya Rp 200 juta.

***

TENTU ada pertanyaan. Kalau pola ini menguntungkan lalu masuk pengusaha, bagaimana? Biarkan saja sebab petani sudah diuntungkan dengan menerima sewa lahan dan masih bisa ikut kerja. Namun, akan lebih ideal kalau yang masuk itu BUMN. Bukankah mereka punya dana PUKK yang bisa dipakai? Syukur kalau yang mendapatkan dawuh dari Panjenenganipun Abdurrahman Wahid itu BUMN perkebunan yakni PTPN. Dalam setahun disewa lahannya, petani akan tahu hasil padi dan palawija meningkat. Karena tujuan demplot ini untuk menurunkan biaya produksi dari Rp 500 per kilogram menjadi Rp 350 atau kurang, maka penekanan masalah efisiensi diutamakan. Untuk itu perlu penghitungan cermat. Jangan sampai hasilnya bisa sembilan ton per hektar, namun biayanya Rp 6 juta. Selanjutnya, tahun kedua disewa lagi. Akan tetapi, petani mulai dilibatkan ke manajemen pengelolaan. Tahun ketiga, proyek bisa sepenuhnya diserahkan ke petani. Tetap disewa, tetap diurus manajer profesional, tetapi pemilik proyek beralih ke kelompok tani atau koperasi. Kalau KUD mau turun tangan, ya, silakan asal profesional.

Gagasan ini tidak mungkin dimassalkan dalam waktu singkat. Demplot di tiga kabupaten sudah cukup. Dengan harapan satu berhasil baik, satu gagal dan satu lagi berhasil tetapi hasilnya biasa-biasa saja. Mungkin perlu waktu antara 5-10 tahun untuk mengefisienkan penanaman padi di Jawa. Bila ini berhasil, arahnya ke terbentuknya asosiasi padi nasional yang akan mengurus tetek bengek soal perberasan. Jadi Bulog nantinya bisa dibubarkan daripada kisruh melulu soal KKN. Ini baru menyangkut komoditas beras. Belum jagung, singkong, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lainnya, yang mau tidak mau harus berorientasi ke efisiensi berdasarkan peta agroklimat. Untuk itu pola pikir presiden, menteri, gubernur dan seluruh jajarannya ke bawah harus berubah, bukan lagi berdasarkan teritorial melainkan komoditas. Selama ini kita tidak sadar, pendekatan kita terhadap dunia pertanian telah menggunakan pola pikir militeristik. Namun, kita maklum karena selama 30 tahun lebih kenyataannya presiden kita seorang tentara.

* F Rahardi, penyair/pemerhati pertanian.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: