UU BAGI HASIL PERTANIAN AKAN MUBAZIR

05/08/2013 at 15:21 (artikel)

Oleh F. Rahardi

Kasus yang menimpa PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR), diduga akan mempercepat proses  kelahiran sebuah undang-undang (UU), yang kemungkinan akan diberi nama Undang-Undang Bagi Hasil Pertanian (UUBHP). UU ini diharapkan bisa mengatur seluk-beluk bagi hasil pertanian yang sekarang ini menjadi sangat trendy. Gagasan untuk menyusun UU ini, memang sudah santer kedengaran sejak maraknya bisnis profit sharing yang gencar diiklankan di media massa. Saya berpendapat, bahwa UU demikian akan mubazir karena beberapa alasan. Meskipun, aparat negeri yang berniat melahirkan UUBHP, juga punya alasan sangat kuat. Alasan pertama adalah, belum adanya perangkat hukum yang mengatur, sekaligus memberi sanksi terhadap kegiatan bagi hasil pertanian. Kedua, praktek bagi hasil pertanian yang selama ini berjalan secara tradisional di masyarakat Indonesia, memerlukan suatu “pembaruan” sesuai dengan kaidah-kaidah agribisnis modern.

Gagasan pertama didukung oleh penolakan Bank Indonesia (BI) untuk memberi sanksi hukum bagi kasus PT QSAR. Alasan BI, kegiatan tersebut, meski merupakan pengumpulan dana publik, bukan sebagai tabungan melainkan bagi hasil (profit sharing). Lebih-lebih ijin usahanya tidak dikeluarkan oleh BI. Alasan BI ini sebenarnya hanyalah merupakan “cuci tangan” agar tidak direpotkan oleh tetek-bengek urusan yang resek-resek. Sebab sebenarnya, sekitar 40 sampai 45 perusahaan yang menawarkan kegiatan bagi hasil ini, tetap bisa dijerat dengan alasan bank gelap. Memang, mereka tidak menyebut dana yang ditarik dari publik itu sebagai tabungan, melainkan bagi hasil. Tetapi dalam praktek, mereka memberikan “bunga” berdasarkan nilai setoran. Bukan berdasarkan hasil dari kegiatan usaha. Inilah ciri khas tabungan, meski namanya bagi hasil.

Hasil suatu usaha ada tiga. Untung, rugi dan impas. Keuntungan sektor agribisnis memang bisa mencapai 400% dalam waktu hanya 5 bulan. Misalnya, menanam 1 ha cabai dengan biaya Rp 40.000.000,-  bisa menghasilkan Rp 200.000.000,- (populasi 20.000 tanaman, @ 1 kg. @ Rp 10.000,-). Tetapi bisa juga hanya impas (populasi 20.000 tanaman @ 0,5 kg. @ Rp 4.000,-) = Rp 40.000.000,- Bisa juga rugi atau malahan modal Rp 40.000.000,- tersebut hilang sama sekali kalau tanaman terserang fusarium/pseudomonas. Resiko-resiko usaha inilah yang tidak tampak pada semua tawaran usaha bagi hasil. Semuanya hanya menawarkan keuntungan (bunga) berdasarkan nilai setoran. Bukan berdasarkan hasil usaha. Tetapi untuk “mengelabuhi” masyarakat maupun aparat, namanya bukan bunga melainkan keuntungan. Ini mirip dengan Orde Baru, yang menyebut Golkar bukan partai politik, meskipun praktek yang dilakukannya adalah praktek partai politik.

* * *

Alasan untuk memperbarui praktek bagi hasil pertanian di masyarakat, sebenarnya juga lemah. Indonesia pernah punya Undang-undang Pokok Bagi Hasil Perikanan (UUPBH Perikanan) nomor 16 tahun 1964. Waktu itu UUPBH dilahirkan karena buruh nelayan dianggap perlu dibela dari praktek pemerasan juragan pemilik perahu. Dalam kenyataannya, sampai sekarang pelaksanaan bagi hasil buruh nelayan dengan pemilik perahu tetap mengikuti hukum pasar. Dan tidak pernah ada tindakan hukum bagi pemilik perahu yang melanggar UUPBH. Fenomena ini bisa berlangsung terus karena UUPBH sebenarnya hanyalah akal-akalannya “kaum revolusioner” yang ingin menggalang kekuatan buruh nelayan untuk kepentingan politik sesaat. Padahal, kegiatan yang sifatnya perorangan (bukan badan hukum), dengan variasi alat/ikan/tingkat kesulitan tinggi, dengan kultur etnis yang kuat, sulit untuk diatur oleh sebuah UUPBH yang secara ditil menyebut prosentase bagi hasil.

Bagi hasil pertanian, sama dengan bagi hasil peternakan dan juga perikanan, sudah melekat kuat sebagai kultur hampir semua etnis di negeri ini. Dan itu semua tidak bermasalah, karena selalu mengikuti hukum pasar. Menggarap sawah di pedalaman Kaltim secara “maro” (bagi hasil penggarap dengan pemilik sawah 50 – 50%) menjadi lucu. Sebab siapapun bisa punya sawah dengan mudah asalkan punya otot. Punya uang banyak, tidak ada gunanya sebab upah buruh sangat tinggi. Di Jateng, penggarap sawah sampai bersedia “nyromo” (menyewa sawah tetapi hasilnya tetap dibagi dua 50 – 50% dengan pemilik lahan). Sesuatu yang untuk ukuran Kaltim juga menjadi lucu. Demikian pula halnya dengan pola menggaduh ternak atau mengolah tambak. Semua itu merupakan bagian dari kultur kuno yang tidak perlu dipermodern melalui UU baru. Sebab modernisasi dari pola bagi hasil adalah PT atau koperasi.

Yang disebut bagi hasil adalah pembagian keuntungan sekaligus resiko kerugian. Dalam penangkapan ikan di laut, penggaduhan sapi atau maro sawah, hubungan antara pemilik tenaga (skil) dengan pemilik modal dan lahan sangat personal dan dekat sekali. Keuntungan atau resiko tidak mungkin dimanipulir tanpa ketahuan. Tetapi begitu kegiatan ini diperbesar dan sekaligus dipermodern, harus melalui badan hukum. Bisa PT, bisa pula koperasi. Dalam PT, para penyetor modal adalah pemilik saham. Mereka diakui secara sah sesuai dengan hukum perseroan dan berhak untuk mengawasi kinerja eksekutif (direksi cs) melaui dewan komisaris. Keuntungan atau resiko rugi harus diterima, karena selain ada komisaris, PT juga akan diaudit oleh akuntan publik. Dalam koperasi, penyetor modal adalah anggota. Mereka akan memilih pengurus dan pengawas untuk kontrol bagi manajer koperasi. Itulah bentuk modern dari kegiatan bagi hasil tradisional.

Dalam kasus PT QSAR, para penyetor modal disebut sebagi investor. Mestinya mereka diberi saham dan selanjutnya akan membentuk dewan komisaris untuk mencari dan mengangkat Direktur. Kalau para investor ini dianggap sebagai publik yang anonim hingga upaya pengumpulannya dilakukan melalui media massa, maka perusahaan tersebut telah melanggar UU Pasar Modal. Sebab persyaratan perusahaan yang boleh go public sungguh tidak ringan. Alasan ini juga bisa digunakan untuk menjerat para pengumpul dana publik dengan sebutan bagi hasil. Sebab para investor hanya diwakili oleh semacam “Forum Komunikasi Investor”. Sebuah istilah yang sama sekali tidak pernah  ada dalam kamus  Perseroan Terbatas. Jadi, sebutan apa pun yang digunakan oleh para penangguk uang rakyat tersebut, sebenarnya tetap akan menabrak rambu-rambu yang secara ketat telah mengatur usaha di negeri tercinta ini.

***

Dengan argumentasi tersebut di atas, kelahiran UUBHP hanyalah sesuatu yang akan mubazir. Sama dengan kemubaziran UUPBH Perikanan tahun 1964. Sebab pola bagi hasil tradisional tidak pernah bermasalah, sementara pola bagi hasil modern juga sudah penuh dengan rambu-rambu yang sangat ketat. Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Budi daya Tanaman (UUBT) justru lebih mendesak dibanding upaya melahirkan UUBHP yang hanya akan menjadi pepesan kosong. Himbauan atau “instruksi” untuk penyelamatan PT QSAR (plus investornya) dengan dalih bank kolaps pun diberi suntikan BLBI, juga tidak tepat. Sebab sebenarnya para pengelola bisnis bagi hasil ini adalah rampok yang berdiri di gray area. Gray area ini sengaja mereka ciptakan untuk kamuflase. Jadi analognya, mungkinkah seseorang yang dirampok di jalan raya, tiba-tiba minta pemerintah mengganti uang yang dirampok tersebut?

Paling banter yang bisa diharapkan oleh korban perampokan adalah menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pejalan kaki di kawasan rawan. Bukan minta ganti bagi uang yang telah dirampok. Yang selama ini dilakukan oleh para pengelola usaha bagi hasil, sebenarnya adalah tindak kriminal yang sangat canggih dalam memanfaatkan kebodohan publik maupun aparat negeri. Pelakunya hanya itu-itu juga. Misalnya, pelaku usaha bagi hasil A sebelumnya telah melakukan usaha serupa B, C dan D yang gagal. Pendiri dan direktur salah satu perusahaan demikian pernah menjadi direktur keuangan PT QSAR. Jadi sebenarnya, kalau ada itikad baik, tidak sulit untuk menggulung tindak kriminal demikian. Jerat hukum yang bisa digunakan pun banyak sekali, tanpa perlu melahirkan UUBHP.

Pejabat negeri yang menyebut bahwa “orang-orang baru ribut sekarang, bukannya dulu-dulu”, sebenarnya juga salah. Saya misalnya, sudah diwawancarai oleh media (dan juga menulis) tentang hal ini sejak tahun 2000. Tetapi jangankan tahun 2000, tulisan saya di harian ini beberapa saat sebelum PT  QSAR kolaps pun masih diragukan orang. Kebodohan publik dan aparat demikian, sebenarnya lumrah dan sangat universal. Masyarakat dan aparat AS serta Jepang sangat terdidik, sangat rasional dan sangat modern. Tetapi  di dua negeri maju tersebut, pembodohan publik dan aparatnya melalui berbagai sekte keagamaan sangat kronis sekaligus akut. Masih mending orang Indonesia yang sedang krisis ekonominya hanyut dalam iming-iming investasi bagi hasil. Itu justru sangat rasional. Di Jepang dan AS, orang kaya dan pintar, demikian mudahnya menyerahkan seluruh harta kekayaannya, dengan iming-iming surga dan ancaman neraka. * * *

F. Rahardi, wartawan/pengamat pertanian.

Artikel pernah dimuat di Kompas

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: