BEBERAPA KEMUNGKINAN MASA DEPAN INDONESIA


KOMPAS – Jumat, 26 Oct 2001
F. Rahardi

SUKA atau tidak suka, kita harus mengakui, Indonesia adalah produk warisan penjajah. Baik sebagai wilayah administratif, maupun sebagai bangsa. Sebab sebelum bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris datang kemari, yang ada di kepulauan Nusantara adalah kerajaan-kerajaan berdasarkan etnis dan agama. Kerajaan-kerajaan itu pernah menjadi besar dan menaklukkan serta menguasai wilayah yang luas.

Kekuasaan Sriwijaya pernah sampai ke Jawa dan Thailand. Singasari
pernah mencemaskan Kemaharajaan Mongol. Dan Majapahit adalah “puncak
keemasan” kerajaan maritim di Nusantara, yang pengaruhnya konon
sampai Madagaskar. Tetapi istilah menaklukkan dan menguasai pada
kurun waktu itu berbeda dengan menaklukkan dan menguasai seperti yang
dilakukan Portugis, Belanda, dan Inggris di kemudian hari.

Menguasai pada waktu itu hanya sekadar menerima tanda takluk berupa upeti serta berbagai konsesi yang menyangkut jalur perdagangan dan tata niaga. Selebihnya kerajaan taklukan itu bebas sebebas-bebasnya untuk mengatur dan memerintah wilayah kerajaannya.

Jadi penyatuan sebuah wilayah administratif dalam arti sebenarnya
di kepulauan Nusantara ini, baru dilakukan VOC antara abad XVI dan
XVII. Lalu dilanjutkan pemerintah kolonial Hindia Belanda diseling
pemerintahan Inggris. Ini semua terjadi di abad XVIII dan paruh
pertama abad XX. Seluruh proses penyatuan wilayah administratif itu
dilakukan VOC maupun pemerintah Hindia Belanda dengan paksaan bahkan
kekerasan. Meski kekerasan yang dilakukan Belanda di kepulauan ini
tidak sesadis yang dialami bangsa Indian di Benua Amerika sana.

Karena proses pembentukannya dilakukan dengan paksaan, maka sebenarnya bentuk negara kesatuan seperti yang terjadi sekarang ini tidak pernah pas dengan kondisi riil kultur masyarakat kepulauan Nusantara. Kalau disuruh memilih, semua etnis di kepulauan ini pasti lebih suka bentuk negara federal seperti pernah terjadi di zaman Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit. Ketika rakyat Timor Timur melakukan jajak pendapat dan memilih lepas dari Indonesia, orang-orang pun mengatakan, Tegal, Purwokerto, dan Magelang pun kalau diberi opsi akan memilih merdeka. Tetapi yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia sejak zaman Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru tentang pembentukan Indonesia selalu di sekitar peristiwa “Soempah
Pemoeda” dan “Kebangkitan Bangsa”.

***

MEMANG benar, faktor Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Bangsa menjadi
pemicu paling kuat dalam upaya mengusir penjajah. Kalau sebelumnya
Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien dan lain-lain gagal mengusir
Belanda karena bekerja sendiri-sendiri, maka gerakan nasional ternyata lebih efektif untuk tujuan itu. Tetapi apakah “mengaku berbangsa yang satu: berbahasa yang satu, dan bertanah air yang satu” merupakan tonggak bagi sebuah niat untuk membentuk Indonesia? Secara administratif, wilayah Indonesia adalah eks-Hindia Belanda. Dan setelah Sumpah Pemuda, Jepang masuk dan Indonesia merdeka, wilayah administratif itu sama sekali tidak berubah. Batas-batas wilayah, tata pemerintahan sampai ke perundang-undangan Republik Indonesia, masih saja menggunakan warisan Belanda.

Salah satu prasyarat terbentuknya sebuah negara modern adalah adanya pengakuan dari dunia internasional. Meski merupakan produk warisan penjajah, Republik Indonesia sebagai kesatuan administratif  diakui dunia. Perangkat administratif ini diharapkan bisa memenuhi keinginan rakyat banyak untuk bisa tidur nyenyak, mencari nafkah, berkeluarga, dan hidup dalam suasana aman dilindungi hukum. Meski sudah mendapatkan restu internasional, kalau rakyatnya mengeluh ini-itu karena keamanan tidak terjamin, hukum tidak berlaku dan korupsi di mana-mana, maka legitimasi internasional itu bisa dicabut. Itulah yang kini mulai terlihat gejalanya di banyak tempat. Dunia internasional tidak peduli dengan dalih adanya provokator nasional, internasional, dan sebagainya.

Sebenarnya, yang pernah menjadi pemersatu paling kuat bagi etnis-
etnis di Nusantara ini adalah niat untuk mengusir penjajah. Selebihnya adalah bahasa. Bahasa Indonesia yang kita miliki sekarang ini bukan warisan penjajah. Jauh sebelum penjajah datang, bahasa Melayu lazim digunakan sebagai pengantar perdagangan antarberbagai etnis maupun bangsa pendatang di kepulauan ini. Mengapa bukan bahasa Jawa, Arab, atau Cina? Tiga bahasa itu meski mendapat dukungan pengguna yang jumlahnya cukup banyak, kenyataannya demikian rumit dan melibatkan tulisan yang tidak bisa dipelajari dengan cepat dan mudah. Satu-satunya bahasa yang bisa mengadopsi huruf latin, serta mudah dan cepat dipelajari adalah bahasa Melayu.

Jadi yang benar-benar bisa disebut sebagai “pemersatu” berbagai etnis di kepulauan Nusantara hanya bahasa Melayu yang lalu tumbuh menjadi bahasa Indonesia. Tetapi bahasa merupakan faktor paling lemah bagi penyatuan sekian banyak etnis untuk membentuk sebuah negara. Bahasa Arab tidak bisa menyatukan penggunanya untuk membentuk satu negara. Juga bahasa Inggris, Spanyol, dan Portugis. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan, apalagi yang bisa menjadi dalih bagi sekian banyak etnis di Nusantara ini untuk kumpul-kumpul dan tetap sepakat bernaung di bawah sebuah negara kesatuan bernama Republik Indonesia? Mungkin bukan lagi etnis melainkan ras. Tetapi ini pun tidak benar, sebab ada dua ras besar yang mendiami kepulauan ini. Melayu dan Polynesia.

***

DARI kenyataan-kenyataan itu, kita bisa kembali mempertanyakan faktor apa saja yang kiranya bisa mempertahankan Indonesia dalam bentuknya yang sekarang ini. Barangkali kalau faktor administratif kenegaraan, dunia internasional tetap akan memberi dukungan. Tetapi faktor kebangsaan apa yang masih bisa dijadikan andalan? Yang bisa mempersatukan bangsa Cina konon adalah kultur mereka. Thaoisme, Konfusianisme, juga Buddhisme ternyata telah mampu mengikat amat erat seluruh kultur yang ada.

Kebetulan mereka memiliki jenis tulisan yang bisa dibaca bersama dengan arti yang sama meski dengan pengucapan berbeda-beda. Kultur yang demikian ini sayang sekali tidak dimiliki bangsa Indonesia. Dangdut yang kini bisa dianggap “musik nasional” pasti belum bisa berperan sebagai sebuah kultur yang mampu mengikat erat seluruh bangsa ini menjadi “senasib dan sepenanggungan”.

Bangsa Amerika, sebenarnya juga pernah mengalami nasib yang sama
dengan kita. Bahkan etnis serta ras di sana demikian majemuk dan
kompleks. Ada penduduk asli bangsa Indian yang terbantai dan nyaris
punah. Ada kulit putih yang sebenarnya “terusir” dari daratan Eropa.
Ada Negro yang didatangkan sebagai budak. Ditambah lagi Hispanik dan
Asia Timur. Bahasa Inggris yang mereka gunakan sebagai bahasa
nasional, prosesnya juga mirip dengan bahasa Melayu kita. Kebetulan
saja bahasa itu telah “dengan terpaksa” digunakan banyak penghuni
benua baru itu. Yang kemudian bisa menyatukan berbagai etnis dan ras
untuk membentuk sebuah bangsa adalah ikatan nasib. Kenyataannya
mereka tinggal di sebuah benua baru itu. Mereka sudah telanjur
membuat kesalahan dengan merusak segala hal. Ya alamnya, ya penduduk
aslinya, ya budak-budaknya, dan semua itu mendesak untuk bersama-sama
diperbaiki untuk kesejahteraan bersama pula.

Eropa pun jelas bukan satu kesatuan. Itu sebabnya di sana ada Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Mereka masing-masing juga “berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu”. Tetapi kini mereka memerlukan mata uang bersama, memerlukan parlemen bersama. Dan langkah berikutnya adalah Presiden serta Angkatan Perang Uni Eropa. Bukan sekadar pakta pertahanan NATO.

Artinya, untuk hal-hal yang tidak perlu disatukan, mengapa harus disatukan? Tetapi untuk hal-hal yang lebih baik menjadi satu, apa salahnya? Kepentingan-kepentingan bersama demi efektivitas dan efisiensi inilah yang telah mendorong berbagai “bangsa” di Eropa untuk menyatukan diri dan bersama-sama membangun sebuah “bangsa” yang lebih besar lagi yakni “Bangsa Eropa”.

Dulu, ketika “Bangsa Eropa” datang ke kepulauan Nusantara mencari lada, cengkih, pala, dan kayu cendana, mereka membawa bendera masing-masing. Mereka saling berebut bahkan perang. Tetapi pada akhirnya mereka sadar akan “kepentingan bersama” itu lalu mau berunding dan bersatu. Sementara etnis-etnis di kepulauan ini, bahkan juga di Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Latin, tetap saling bermusuhan sampai sekarang. Akibatnya dengan mudah bangsa Eropa menundukkan etnis-etnis yang tidak rukun itu. Penjajahan, perbudakan bahkan penumpasan etnis Indian dan Aborigin, bukan melulu menunjukkan kehebatan dan keperkasaan bangsa Eropa. Hal itu juga merupakan indikasi kelemahan dan kebodohan bangsa yang dijajah. Kini penjajahan dalam bentuk Post Colonialism merebak di mana-mana. Dalam bentuk dominasi budaya, informasi, dan perdagangan.

***

“SOEMPAH Pemoeda” dan juga Kebangkitan Nasional, sebenarnya bukan
sekadar sebuah “pengantar” menuju Indonesia Merdeka. Gerakan itu juga
membawa misi tentang kesadaran untuk hidup bersama secara lebih baik
dalam segala hal. Ya ekonominya, ya politiknya, ya budayanya. Tetapi
kenyataan yang dihadapi selama lebih dari 50 tahun republik ini berdiri, ekonomi rakyat, politik rakyat, dan kultur nasional serasa dikebiri. Banyak hal yang tumbuh tidak sehat. Beruntunglah masyarakat Aceh dan Papua yang bisa menuntut kemerdekaan. Masyarakat Jakarta, Yogya, dan Bali, meski tiap hari menyaksikan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, namun akan ditertawakan kodok manakala ikut-ikutan menuntut kemerdekaan. Hal inilah tampaknya yang justru akan menjadi ganjalan utama bagi masa depan “proyek” yang bernama Republik Indonesia.

Masa depan Indonesia bisa kembali diuji melalui sebuah pertanyaan
sederhana. Apakah Republik ini merupakan perpanjangan masa kolonialisme atau merupakan sebuah babakan baru? Kalau Republik ini hanya kelanjutan pemerintahan Hindia Belanda, maka sebentar lagi pasti akan bubar. Sebab titik kulminasinya sudah terlewati. Kalau benar Republik ini merupakan sebuah babakan baru, diperlukan banyak perubahan. Termasuk perubahan untuk kembali menjadi Republik Indonesia Serikat, menjadi Uni Indonesia atau bahkan menjadi “paguyuban” semacam ASEAN. Rakyat tidak pernah meributkan apakah negaranya berbentuk kesatuan, federasi, republik, atau kerajaan. Yang penting mereka bisa hidup normal dan makin makmur.

Nenek saya di tahun-tahun 1950-an dulu selalu bercerita tentang
zaman “normal”. Yang dimaksud adalah zaman kolonial Hindia Belanda.
Waktu itu konon, kehidupan rakyat hampir tidak ada masalah. Sebab
hukum diterapkan cukup baik. Korupsi ada, tetapi yang ketahuan pasti
diadili dan dihukum, tidak peduli itu warga Belanda, Cina, Arab atau
pribumi. Memang pada masa itu terjadi banyak diskriminasi menyangkut
banyak hal pula.

Itulah yang bisa kita buang setelah proyek bernama Indonesia ini bisa diwujudkan. Namun, tuntutan utama rakyat kebanyakan bukan itu.
Mereka justru menginginkan hal-hal sederhana dari negeri ini. Bisa
meninggalkan rumah dengan aman. Bisa mencari nafkah dengan mudah.
Kalau itu pun tidak bisa dipenuhi, untuk apa lagi memiliki negeri
bernama Republik Indonesia ini?

* F. Rahardi, penyair/wartawan tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: