BUDAYAWAN YANG TAK BERADAB


Kompas, Sabtu, 1 April 2006  

BUDAYAWAN YANG TAK BERADAB

Oleh F. Rahardi
 
Seperti sudah menjadi tradisi, pada tiap pergantian personil anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), selalu ada ribut-ribut. Termasuk yang terjadi akhir-akhir ini. Budayawan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sebagai manusia yang berakal budi, telah menjadi  pendemo yang tidak mengenal adab.

DKJ adalah lembaga yang diharapkan bisa representatif mewakili seni dan seniman DKI Jakarta. Karena Jakarta ibukota negara, DKJ juga sering dianggap representatif mewakili seni dan seniman Indonesia. Secara struktural, DKJ berada di bawah Akademi Jakarta (AJ), yang merupakan pembantu Gubernur DKI Jakarta. Kantor AJ dan DKJ ada di Taman Ismail Marzuki (TIM). Tetapi TIM dikelola oleh lembaga tersendiri. Masih ada pula Yayasan Kesenian Jakarta (YKJ), yang diharapkan bisa membantu mencari dana bagi kegiatan kesenian di TIM, tetapi tidak jalan. Hingga anggaran TIM, AJ dan DKJ, tetap  berasal dari Pemprov. DKI. 

Komplek TIM, terletak di jalan Cikini Raya Jakarta. Dulunya Komplek ini adalah kebun binatang. Sebelumnya lagi merupakan halaman rumah pelukis Raden Saleh. Di TIM. sebenarnya juga ada Planetarium, Gedung Arsip DKI, Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) H.B. Jassin, Bioskup 21, Institut Kesenian Jakarta, warung dan restoran. Tetapi bioskup, warung, PDS dan planetarium, tidak pernah kedengaran ribut-ribut dan menjadi sasaran demo. Bahkan mahasiswa IKJ pun, lebih sering demo untuk memperjuangkan hal-hal yang lebih strategis di luar, dibanding dengan mendemo dosen, dekan serta rektor mereka.

Justru mereka yang mengaku sebagai seniman dan budayawan, selalu secara rutin mendemo dan memprotes DKJ, AJ serta berbagai permasalahan intern mereka. Minimal permasalahan intern kesenian di TIM. Sebab kesenian di Gelanggang Remaja, Bentara Budaya, Teater Utan Kayu (TUK), Bengkel Teater Rendra, geleri-geleri, sanggar, penerbit, televisi, PH, sama sekali tidak pernah diributkan oleh para pendemo. Hingga tampaknya, yang menjadi sasaran tembak bukan kesenian, melainkan hanya kursi-kursi AJ dan DKJ. Meskipun tuntutannya selalu klasik. “Bubarkan AJ” demi kesenian ini itu.

Salah Sasaran

DKJ sebenarnya hanyalah bawahan AJ. Sementara AJ adalah pembantu Gubernur DKI. Mereka semua manusia yang pasti bisa salah, bisa alpa, bisa berKKN, mungkin pernah selingkuh. Tetapi lembaga ini tidak terlalu tepat menjadi sasaran demo. Lebih-lebih kalau tuntutan pendemo adalah kebijakan di sekitar penyusunan personil DKJ baru dan keberadaan AJ sendiri. Kalau personil AJ dan DKJ bertindak kriminal, laporkan saja ke polisi. Termasuk kalau tuduhannya korupsi. Tidak perlu korupsi di DKJ dan AJ dilaporkan ke KPK, demi popularitas si pelapor.

Masalah personil DKJ dan eksistensi AJ, merupakan urusan intern Gubernur DKI. Gubernur, bupati dan walikota jelas boleh punya  pembantu. Siapa personilnya, untuk membantu apa, dengan cara bagaimana, adalah hak prerogratif mereka. Memang, gubernur pun bisa salah dalam mengangkat personil AJ, dan mengukuhkan personil DKJ  yang diusulkan oleh AJ. Kalau ini yang menjadi pokok soal, maka yang harus didemo justru Gubernur DKI. Bukan AJ dan DKJ.  Kalau gubernurnya bandel meskipun sudah didemo, bisa dilaporkan ke DPRD DKI, Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Kalau anggota DPRDnya lebih bandel, maka pada Pemilu mendatang jangan dipilih lagi.

Tahun-tahun silam, juga ketika sedang ada proses pergantian personil DKJ, pernah ada niat dari para budayawan pendemo, untuk menduduki kantor DKJ dan AJ di TIM. Kalau ini yang mereka lakukan, maka gubernur bisa minta polisi untuk menangkap para pembajak kantor tersebut. Sebab TIM adalah aset rakyat DKI, yang secara sah pengelolaannya dipercayakan kepada Pemda. Merasa alurnya salah, para budayawan mengurungkan niat ini, kemudian menempuh cara yang lebih beradab, yang mereka anggap demokratis dan konstitusional.

Caranya, mereka membentuk Majelis atau Musyawarah Seniman Jakarta (MSJ), sebagai tandingan AJ. MSJ kemudian menyusun personil DKJ versi mereka, untuk diusulkan ke gubernur. Merasa eksistensinya terancam, AJ (asli) menambah jumlah anggotanya, dengan cara menarik para budayawan papan atas Indonesia. Budayawan yang pernah menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru pun, ternyata juga bersedia untuk menjadi anggota AJ, yang notabene merupakan pembantunya Gubernur DKI. Padahal gubernur DKI saat ini adalah mantan Pangdam Jaya, tentara di jaman Orde Baru. Seperti yang sudah diduga banyak pihak, MSI dan DKJ versi pendemo, akhirnya gagal lagi dalam upayanya merebut singgasana AJ dan DKJ di TIM.

Apa Enaknya?

Bagi Trisno Sumardjo, Umar Kayam dan Ayip Rosidi, menjadi Ketua DKJ adalah amanah. Mereka berkorban demi perjuangan memajukan kesenian di DKI bahkan Indonesia. Sebab mereka sendiri sudah sangat berprestasi, ketika menduduki jabatan tersebut. Hingga ketika ada undangan ke luar negeri untuk seniman, mereka akan menunjuk orang yang tepat. Bukan menunjuk diri mereka sendiri. Memang kadang mereka juga ikut berangkat, tetapi itu bukan tujuan. Bukan aji mumpung. Lain halnya bagi seniman yang prestasinya pas-pasan atau minus. Kursi AJ atau DKJ adalah peluang emas yang langka.

Dengan jabatan ini, mereka bisa jalan-jalan ke seluruh pelosok negeri bahkan luar negeri. Honor menjadi pembicara, juri dan panitia ini itu, akan mengalir dengan deras ke kocek mereka. Ini pun kadang masih dirasa belum cukup. Hingga pernah ada upaya untuk menaikkan status mereka, dari sekadar personil Dewan Kesenian Jakarta, ke arah pembentukan Dewan Kesenian Indonesia. Sokur lebih jauh lagi, bisa  menjadi Menteri Kebudayaan, setelah Pemilu 2009 nanti. Ambisi-ambisi demikian sah untuk diraih dan diperjuangkan. Tetapi idealnya tetap melalui cara-cara yang berbudaya. Cara-cara yang beradab.

TIM, AJ dan DKJ adalah aset rakyat Jakarta yang sangat  berharga. Di sana ada sarana prasarana, koleksi naskah, lukisan, dan anggaran yang selayaknya dikelola secara profesional. Karena ini aset DKI, maka kontrol dari rakyat melalui DPRD mutlak perlu. Bukan dari DPRD jalanan. Bukan dari budayawan yang tidak beradab. Tetapi selama ini suara DPRD tentang TIM, AJ dan DKJ, nyaris tak terdengar. Saat ini, mayoritas anggota DPRD DKI, berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Slogan partai ini Bersih dan Peduli. Mestinya, mereka juga ikut bersih-bersih dan peduli pada TIM. Sebab memang inilah jalur bernegara yang beradab.

Kalau kebiasaan ricuh terjadi di tubuh partai politik, maka publik akan lebih memaklumi. Meskipun tetap menyesalkannya. Sementara energi budayawan, selayaknya ditujukan ke nilai yang lebih strategis. Misalnya seperti Polemik Kebudayaan, Manifes Kebudayaan, Surat Kepercayaan Gelanggang, Pengadilan Puisi, Gerakan Senirupa Baru dan lain-lain. Atau dengan kerja kreatif menghasilkan karya seni. Tapi tampaknya, singgasana AJ dan DKJ memang terlalu berkilau bagi seniman dan budayawan gadungan. Terbukti selama lebih dari satu dekade ini, selalu ada ribut-ribut di sekitar singgasana itu. # # #
 
 
F. Rahardi, Penyair, Wartawan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: