DISTRIBUSI PERAN DI MASYARAKAT MODERN


KOMPAS – Senin, 02 Sep 1996

Oleh  F. Rahardi

AKHIR-akhir ini sering muncul keluhan bahwa ada golongan atau kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan peran sebagaimana mestinya
dalam pembangunan. Mereka tersisih atau sengaja menyisihkan diri dari
hiruk-pikuk pembangunan. Secara diam-diam mereka kemudian bekerja
sesuai dengan fungsi serta profesi masing-masing. Tapi banyak pula
yang kemudian bersikap apatis, bahkan kemudian secara diam-diam maupun
terang-terangan memusuhi kemapanan.

Biasanya yang terang-terangan memusuhi kemapanan mempunyai konsep
yang jelas meskipun belum tentu benar. Tuntutan mereka juga transparan, karena yang mereka tuntut itu sebenarnya juga merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat kita.

Sebaliknya, mereka yang tidak secara terang-terangan memusuhi kemapanan, biasanya juga tidak mempunyai tuntutan yang transparan. Kadang-kadang yang mereka kemukakan sebagai tuntutan sebenarnya bukan merupakan tuntutan mereka yang sesungguhnya. Mereka itu adalah kelompok yang tersisih dan sakit hati, hingga seandainya ditanyakan kepada mereka apa sebenarnya yang mereka perjuangkan, mereka akan kebingungan. Kelompok masyarakat atau individu demikian biasanya cenderung bersikap atau berbuat yang aneh-aneh dan ekstrem untuk menarik perhatian publik.

***

DI tahun enam puluhan dulu, kita belum mengenal istilah konglomerat, profesional muda, kelompok informal, politikus pinggiran dan lain-lain. Ini adalah indikasi bahwa pada kurun waktu itu jumlah kelompok masyarakat tadi masih terlalu sedikit hingga dampak peran mereka masih sangat kecil bagi masyarakat luas. Pada kurun waktu itu yang menonjol perannya justru para politikus. Tak ada istilah politikus pinggiran sebab siapa pun waktu itu boleh berpolitik asal tidak mengganggu-gugat sosok Pimpinan Besar Revolusi. Ancaman bagi mereka yang berani mengganggu-gugat yang satu ini adalah penjara. Ini dialami oleh misalnya mantan PM Sutan Syahrir, sastrawan Mochtar Lubis dan lain-lain.

Pada kurun waktu itu, ekonomi Indonesia morat-marit. Kelompok yang
mapan hanyalah politikus dan birokrat. Kalau toh ada kelompok lain
yang juga ikut menonjol perannya, mereka pasti memiliki akses ke kelompok birokrat maupun politikus. Wartawan atau seniman yang perannya besar pasti sekaligus merupakan pengurus partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang merupakan onderbouw dari partai politik. Kalau ada pedagang atau pengusaha yang sukses, biasanya mereka adalah pengurus koperasi. Sebab kebutuhan pokok masyarakat pada waktu itu tidak dijual bebas seperti sekarang melainkan didistribusikan lewat koperasi. Beras, gula, sabun, minyak tanah dan minyak goreng, semua hanya bisa didapat lewat antrean yang panjang dengan jumlah yang sangat terbatas.

Namun ada sesuatu yang sangat menonjol pada kurun waktu yang serba
susah itu. Seniman, khususnya para sastrawan, sangat produktif dalam
menghasilkan pemikiran-pemikiran baru. Mereka tidak hanya sekadar
menulis melainkan juga peduli terhadap kondisi sosial politik masyarakat. Tercatat misalnya lahirnya Manifes Kebudayaan (Manikebu), yang merupakan reaksi terhadap Manifesto Politiknya Bung Karno. Di tahun enampuluhan itu pula tercatat adanya kasus cerpen Langit Makin Mendung yang ditulis oleh Ki Panji Kusmin. Cerpen ini telah mengakibatkan majalah Sastra yang memuat cerpen itu ditutup dan HB Jassin diseret ke pengadilan. Pemikiran-pemikiran yang kreatif pada kurun waktu itu diberi tempat yang layak dan diperhatikan oleh masyarakat.

***

DI tahun 90-an ini terasa adannya kehausan akan pikiran-pikiran yang kreatif. Baik pikiran-pikiran yang muncul langsung dari kalangan cendekiawan, maupun berupa karya-karya kreatif para seniman. Para cendekiawan maupun seniman berdalih, mandulnya mereka terutama disebabkan oleh adanya kekangan dari pihak penguasa. Indikasi ini tampak dari banyaknya pencekalan acara seminar, diskusi, pentas kesenian dan pemuatan berita serta tulisan di media massa. Ini memang bisa menyebabkan mandulnya kreativitas berpikir. Namun pelarangan-pelarangan demikian sebenarnya bisa saja justru malah dapat merangsang proses kreatif para cendekiawan maupun seniman.

Saya menduga, menguatnya ekonomi Indonesia dewasa ini juga merupakan faktor yang telah menjadi penghambat lahirnya pikiran-pikiran kreatif tadi. Pada tahun 60-an, politik dianggap sebagai “panglima” yang mengatur seluruh perikehidupan masyarakat. Sekarang ini ekonomi telah pula menjadi bagian dari politik dan menyusup ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Jalin menjalin antar-ekonomi dan politik telah membuat para cendekiawan serta seniman terpilih dan masuk ke jaring-jaring mereka. Lahirnya berbagai
organisasi cendekiawan adalah indikasi yang kuat bahwa sebagian besar
cendekiawan kita larut ke dalam arus deras politik dan ekonomi dewasa
ini. Mereka yang menolak arus deras ini akan dikucilkan atau tidak
mendapatkan peran serta akses ke sumber-sumber ekonomi.

Tidak selamanya hambatan terhadap lahirnya proses kreatif ini datang dari pihak pemerintah. Tak jarang hambatan itu datang sendiri dari lembaga-lembaga yang mengatur dan menguasai wadah untuk menampung
serta memasyarakatkan pikiran-pikiran tadi.

Namun kadangkala dalih yang dikemukakan adalah faktor publik. Merekalah yang justru akan menolak pikiran-pikiran baru yang aneh tadi. Padahal, dewasa ini tidak mungkin sebuah gagasan dalam bentuk murni maupun yang telah dikemas menjadi produk kesenian dapat disampaikan ke masyarakat tanpa melalui jalur kekuatan ekonomi. Dari sini tampak bahwa cendekiawan dan seniman dewasa ini telah dipaksa masuk ke sebuah peran yang sekadar sebagai penghibur masyarakat atau menjadi alat politik dalam wadah yang telah disediakan oleh penguasa. Produk kesenian yang sampai ke masyarakat dewasa ini terbanyak memang hanya merupakan sarana hiburan. Kreator yang benar-benar ingin menghasilkan pikiran-pikiran baru tidak pernah mendapatkan tempat. Atau, para kreator itu sendirilah yang justru membatasi diri hingga tidak berani mengemukakan pikiran-pikiran mereka yang sejati.

***

DALAM berbagai kesempatan kita sering mendengar bahwa yang menjadi
tujuan pembangunan adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya.
Artinya, bukan hanya manusia Indonesia yang kenyang, berbaju bagus,
berumah megah, melainkan juga manusia Indonesia yang bertakwa, yang
sadar politik, yang tahu akan hak dan kewajibannya. Dalam kondisi
semacam ini, masyarakat lebih sering diperlakukan sebagai balita atau
malah bayi yang terus-menerus diproteksi. Padahal untuk dapat
menciptakan masyarakat yang tangguh, seluruh kelompok maupun golongan
yang ada harus diberi peran yang memadai. Termasuk mereka yang selama
ini dikenal sebagai penentang kebijakan pemerintah.

Sebagai pemegang mandat dari rakyat, mestinya pemerintah sadar
bahwa kekuatan itu justru akan datang apabila ada tantangan. Para
penyair yang gencar menyuarakan keluhan para buruh itu, misalnya,
mestinya tidak perlu dilarang. Kalau memang benar buruh Indonesia itu
sudah sangat sejahtera lahir dan batin, sajak-sajak penyair-penyair
itu akan jadi tampak aneh dan nyinyir dan hanya akan ditertawakan
justru oleh para buruh itu sendiri. Tetapi, kalau memang para buruh
itu masih sering menerima upah rendah, kadang diperlakukan tidak
wajar oleh para majikan, maka mestinya hal itulah yang harus dibenahi
tanpa harus menempeleng sang penyair.

Fenomena ini cenderung akan membuat seluruh kekuatan masyarakat
tidak lagi berperan sesuai dengan fungsi masing-masing. Penyair yang
seharusnya menyuarakan kebenaran, berubah menjadi badut yang menjadi
tertawaan. Wartawan yang mestinya menulis fakta dan peristiwa, hanya
sibuk menulis pernyataan aparat pemerintah. Tentara dan polisi yang
seharusnya membela rakyat justru berbuat yang sebaliknya.

Salah satu ciri masyarakat modern adalah adanya pembagian peran
serta fungsi dari masing-masing kelompok masyarakat itu sendiri.
Petani bertugas menghasilkan pangan dan produk pertanian lainnya.
Untuk itu mereka berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan fungsi yang
telah mereka perankan. Demikian pula halnya dengan buruh. Kalau buruh
mogok dan berdemontrasi, itu berarti gaji mereka kurang. Kalau gaji
mereka cukup, meskipun diintimidasi dan dihasut LSM, mahasiswa dan
ditunggangi siapa pun, mereka pasti menolak. Kalau mereka digencet
majikan dan tidak lari ke SPSI, tentu karena organisasi buruh ini
tidak berperan sebagaimana mestinya. Cendekiawan dan seniman pun
mestinya harus “berani” berperan sesuai dengan kodratnya untuk
menghasilkan pikiran-pikiran kritis dan kreatif. Risiko berbenturan
dengan kemapanan tentu sudah menjadi pertimbangan sejak seseorang
menentukan pilihan hidupnya, hingga tidak sepantasnya untuk dihindari.

Siapakah yang harus mengatur distribusi peran dari masing-masing
kelompok masyarakat ini? Di sebuah kantor, distribusi peran ini diatur
oleh manajemen, ditentukan oleh direktur serta manajer. Merekalah yang
akan mengatur agar tukang sapu menjalankan tugasnya dengan baik,
tukang ketik mengetik dengan rapi dan bagian keuangan mengurus duit
dengan tertib dan terkendali. Direktur dan manajer adalah pihak yang
paling berwenang dan sekaligus juga paling kuat untuk mengatur
distribusi peran di sebuah kantor. Di sebuah negara berkembang semacam
Indonesia ini, pihak yang paling kuat adalah pemerintah. Mestinya
pemerintahlah yang harus mengatur agar seluruh potensi masyarakat yang
ada dapat berperan dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pembagian dan distribusi peran dalam sebuah negara, tentu berbeda
dengan yang terjadi di sebuah kantor atau lingkungan yang relatif
lebih kecil. Pembagian peran dalam sebuah negara tentu cukup hanya
dengan memberikan iklim serta kelonggaran agar seluruh potensi
masyarakat yang ada dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Hambatan
atau pengucilan justru hanya akan menyulitkan pihak yang selama ini
telah mapan, yang menguasai sarana/ prasarana sebagai saluran dari
potensi-potensi masyarakat tadi.

* F. Rahardi, penyair/wartawan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: