G-30-S/PKI DAN MORAL BANGSA


KOMPAS – Selasa, 30 Sep 1997

Oleh F. Rahardi

KETIKA terjadi peristiwa G-30-S/PKI, tiga puluh dua tahun silam, masyarakat segera menjadi tahu siapa lawan siapa kawan. Terjadilah horor. Mereka yang diketahui atau diduga menjadi anggota PKI berikut ormas-ormasnya langsung dieksekusi oleh massa. Keberingasan massa tatkala itu memang tidak terkendali. Namun sasaran mereka jelas. Pembunuhan dan perusakan yang dilakukan massa hanya ditujukan terhadap pendukung PKI dan ormas-ormasnya. Setelah dendam itu terlampiaskan, amarah pun reda. Embrio pemerintahan Orde Baru mulai terbentuk. Era pembangunan ekonomi pelan-pelan menggeser era antre-beras, pawai dan pidato-pidato politik.

Meskipun ekonomi Indonesia di sekitar G-30-S/PKI sungguh bobrok, namun moral bangsa relatif masih baik. Memang terjadi korupsi dan pamer sejumlah istri di kalangan pejabat tinggi. Di kalangan rakyat gembel pun marak pencurian tanaman dan ternak. Namun pelakunya adalah orang kelaparan. Rusaknya moral para petinggi kita, tidak serta merta menjalar ke seluruh lapisan masyarakat.

Contoh yang paling sederhana adalah mengurus KTP dan surat keterangan polisi. Betapa baiknya pelayanan yang diberikan oleh aparat kelurahan/kepala desa serta kepolisian waktu itu. Rakyat memang harus membayar, namun hanya berupa sumbangan yang dimasukkan ke dalam kotak. Polisi lalu lintas pun ramah. Mungkin karena kendaraan bermotor waktu itu masih sedikit. Tetapi mungkin juga keramahan Pak Polisi itu dikarenakan waktu dia mendaftar dan diseleksi dulu, tidak ada biaya apa pun.

Waktu itu mendaftar sekolah, mendaftar pegawai negeri, polisi atau tentara memang tidak perlu biaya apa-apa. Anak-anak orang miskin yang cerdas dan berfisik baik dengan mudahnya diterima menjadi RPKAD (sekarang Kopassus) dan KKO (sekarang Marinir). Kini, untuk bisa menjadi pesuruh di sebuah kantor pemerintah pun, diperlukan biaya. Lebih-lebih untuk pekerjaan yang strategis dan berpeluang menghasilkan uang. Biaya-biaya yang tidak transparan demikian, terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak disertai pemerataan distribusi pendapatan.

***

SEBELUM G-30-S/PKI, bangsa Indonesia punya musuh-musuh yang tiap hari dicekokkan ke masyarakat oleh PKI. Nekolim, (Neo Kolonialisme dan Imperialisme), kapitalis birokrat, tujuh setan kota dan lain-lain adalah “musuh” yang harus diperangi. Dalam bentuk konkret rakyat digalang untuk “merebut Irian Barat” dan kemudian “mengganyang Malaysia”. G-30-S/PKI adalah klimaks dari “perang” melawan musuh-musuh rakyat itu. Sejak itu musuh pun berganti. PKI harus ditumpas dan dijauhi. Di awal pemerintahan Orde Baru musuh kolektif masyarakat adalah PKI. Namun dengan membaiknya ekonomi, PKI dan komunisme berangsur-angsur dilupakan masyarakat. Pemerintah memang masih terus mengumandangkan “bahaya laten PKI” serta isu bersih lingkungan, tetapi komunis dunia pun kemudian mengalami kebangkrutan. RRC yang tetap bertahan berubah menjadi moderat dan terbuka. Ini makin membuat masyarakat melupakan PKI.

Lalu siapakah musuh nasional kita? Siapakah musuh kolektif kita? Tahun 1974, para mahasiswa menemukan musuh kolektif baru, yakni “modal asing” khususnya dari Jepang. Para pelajar yang dulu di tahun 1966 tergabung dalam KAPPI mencoba menemukan musuh itu dalam bentuk teman-teman mereka sendiri. Mulailah trend tawuran massal yang berlanjut sampai kini. Para mahasiswa pun kemudian mengelompok dalam gerakan-gerakan yang sangat spesifik dan sektoral.

Kaum cendekiawan yang tidak mendapat “peran” di pemerintah maupun bisnis, mengelompok pula dalam gerakan-gerakan yang kemudian populer dengan sebutan LSM. Mereka mengambil kegiatan yang spesifik pula, misalnya lingkungan hidup, kesehatan, hukum dan lain-lain. Namun
rakyat tetap tidak dapat ditampung dalam gerakan-gerakan kecil tersebut. Padahal mereka memerlukan “musuh” yang harus diganyang dan diperangi bersama. Mereka merindukan pawai, merindukan rapat umum, pengajian akbar, konser musik kolosal, atau kompetisi sepak bola. Di sinilah mereka dapat menemukan musuh-musuh kolektif itu.

Kerinduan terhadap musuh kolektif inilah yang dengan mudahnya meletup menjadi kerusuhan-kerusuhan yang akhir-akhir ini menggejala. Isu-isu keagamaan menjadi isu yang mudah sekali dicerna massa. Demikian pula isu pribumi dan nonpribumi, kaya miskin, rakyat dan aparat. Dengan mudah isu-isu tersebut merebak menjadi kerusuhan massal. Kampanye Pemilu yang dengan tegas membedakan masyarakat menjadi hijau, kuning, dan merah, adalah isu yang juga mudah sekali dicerna massa. Itulah sebabnya kampanye Pemilu lalu dengan mudah membangkitkan emosi massa yang mengarah ke keberingasan.

Musuh-musuh yang diciptakan pada pra G-30-S/PKI adalah musuh imitasi. Nekolim, tujuh setan kota, dan lain-lain, sebenarnya tidak pernah dengan mudah dicerna masyarakat. Tetapi karena yang menyatakan adalah “Pemimpin Besar Revolusi” maka rakyat pun mengamininya. Sekarang ini, musuh-musuh yang sangat konkret tengah dihadapi masyarakat. Musuh itu bisa berupa ketidakadilan, kemerosotan moral, kesewenang-wenangan dan sebagainya. Namun itu semua tidak bisa dijadikan “musuh nasional”. Gerakan Disiplin Nasional yang pernah dicanangkan Presiden pun tidak juga membuat seluruh aparat kita disiplin. Yang terjadi justru anak-anak sekolah serta para sopir yang melanggar aturan lalu lintas dijemur dan disuruh push up.

Masyarakat yang paling maju sekalipun, misalnya Amerika Serikat, tetap memerlukan musuh nasional. Dulu, musuh imigran Eropa di benua baru itu adalah “Indian”. Kemudian musuh mereka Uni Soviet dengan komunismenya. Setelah Uni Soviet bubar, musuh mereka adalah “Teroris Internasional”. Dengan adanya musuh kolektif tersebut, isu-isu di sekitar keheterogenan mereka, termasuk isu ketidakadilan, menjadi teredam. Bagi Indonesia, dengan tingkat keheterogenan yang lebih tinggi dari Amerika, musuh-musuh kolektif tersebut tetap diperlukan.

***

G-30-S/PKI adalah sebuah momentum nasional. Peristiwa itu telah menyadarkan para pemimpin bangsa kita bahwa sudah saatnya birokrat, ulama dan militer diberi peran secara proporsional dalam mengurus bangsa ini. Sebab, pada pra G-30-S/PKI, peran-peran birokrat, ulama dan militer itu sebagian besar dipegang oleh politisi. Kesadaran itu memang membuahkan hasil. Ekonomi kita berangsur membaik. Kerukunan antar umat terjaga, dan militer tidak pernah berpikir untuk melakukan kudeta.

Setelah selang 30 tahun, momentum G-30-S/PKI itu perlu kita kenang lagi. Sebab peristiwa demi peristiwa kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini, menunjukkan, betapa rapuhnya stabilitas emosi massa. Tentu itu semua ada penyebabnya. Birokrat dan teknokrat, yang di awal pemerintahan Orde Baru lebih banyak berkonsentrasi ke masalah ekonomi, kini tergerak untuk aktif berpolitik. Kadang-kadang aktivitas mereka disertai pula dengan sikap laku lajak (over acting). Para ulama dan pemuka agama terpojok dalam posisi yang serba salah. Manakah yang harus mereka perjuangkan? Kebenaran, keadilan, kejujuran atau menenteramkan massa agar tidak beringas.

Dalam kondisi demikian, introspeksi terhadap momen G 30-S/PKI menjadi amat relevan. Peristiwa itu sangat menyakitkan. Sejumlah putra terbaik bangsa terbunuh. Berikutnya terjadi perang massal antara PKI dan simpatisannya dengan yang bukan PKI. Meskipun momen itu ada hikmahnya bagi bangsa ini, namun tak seorang pun saat ini menginginkan peristiwa semacam itu terulang di negeri ini. Untuk itu, kebijaksanaan massa mengambang yang pada masa Orde Baru diterapkan, harus benar-benar diberlakukan.

Pengertian massa mengambang adalah, rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam aktivitas politik sehari-hari. Namun, dalam Pemilu, rakyat diberi kebebasan untuk memilih wakil mereka sesuai dengan tuntutan nurani. Yang terjadi akhir-akhir ini adalah pelibatan sejumlah massa untuk aktivitas politik sehari-hari. Pelibatan itu, justru dilakukan oleh birokrat yang seharusnya bertugas melayani seluruh masyarakat. Mestinya hal semacam ini pelan-pelan harus diluruskan.

Meluruskan konsep-konsep berbangsa dan bernegara tidak harus disertai dengan pertumpahan darah semacam G 30-S/PKI. Massa memang merupakan kelompok anonim yang tidak bisa berpikir selain bertindak. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah individu-individu
yang bisa melihat, mendengar, merasakan dan berpikir. Kasus-kasus kematian Marsinah, Rifaldi dan wartawan Udin adalah peristiwa-peristiwa yang secara samar-samar dilihat, didengar dan dirasakan masyarakat. Masyarakat pun berpikir, mengapa pemerintah dan aparat penegak hukum sulit sekali menangani masalah ini.

Contoh-contoh semacam itu cukup banyak. Dan itulah yang dalam kondisi tertentu dapat menyulut amarah publik. Mungkin peristiwa tragis semacam G-30-S/PKI tidak akan pernah terjadi lagi dalam waktu dekat ini di negeri kita. Tetapi menumbuhkan moral yang baik di kalangan penegak hukum, sedikit banyak akan dapat meminimalkan peluang untuk berulangnya kembali tragedi nasional itu.

(* F. Rahardi, penyair/wartawan; tinggal di Jakarta).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: