GEJALA KRISIS KEPEMIMPINAN DI MASYARAKAT


KOMPAS – Kamis, 15 Jun 1995

Oleh F. Rahardi

AKHIR-AKHIR ini di lingkungan mahasiswa, buruh, LSM, cendekiawan dan seniman sering bermunculan aktivitas ekstra. Bentuknya bisa berupa pengelompokan, gerakan maupun publikasi pernyataan. Fenomena ini sering dianggap sebagai indikasi dari membaiknya situasi keterbukaan yang diberikan oleh pemerintah dan menguatnya kesadaran masyarakat pada prinsip-prinsip demokrasi. Ini sebuah gejala positif.

Namun di lain pihak, kita bisa pula melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Beda dengan gerakan mahasiswa pada kurun waktu tahun 1966, 1974 maupun 1978, gerakan mahasiswa akhir-akhir ini sifatnya sangat sporadis dan sektoral dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam gerakan semacam ini yang muncul adalah kolektivitas tanpa figur yang kuat untuk dijadikan panutan. Akibatnya, tema-tema yang digarap menjadi sangat spesifik; antipenggusuran, antinuklir, solidaritas buruh dan lain-lain sampai ke yang sangat bersifat intern. Misalnya menentang kebijakan rektor, bentrok dengan menwa dan lain-lain.

Di masyarakat buruh, LSM, cendekiawan dan seniman pun muncul gejala serupa. Ada gerakan menuntut upah, kegiatan membentuk aliansi maupun lontaran pernyataan ke media massa. Figur-figur yang menjadi motor atau aktifis gerakan semacam ini, sebenarnya sudah memiliki kapasitas standar sebagai pemimpin dalam kelompok kecilnya. Namun gerakan-gerakan yang dibuatnya, sekaligus justru menunjukkan cacat mereka sebagai figur pemimpin. Dengan berlindung di balik kedok kelompok dan tema gerakan, mereka tidak pernah punya nyali untuk tampil ke depan publik secara transparan dengan identitas jelas.

Padahal, salah satu syarat untuk menjadi pimpinan adalah keberanian untuk tampil, bertindak dan sekaligus bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan oleh tindakannya. Kemampuan para aktifis untuk mengorganisir kelompok, ternyata tidak diimbangi dengan keberanian untuk tampil sebagai individu yang kuat. Bahkan, tokoh semacam Gus Dur pun, yang sebagai individu sangat canggih sekaligus didukung massa NU, ternyata masih perlu sebuah Forum Demokrasi. Ini adalah indikasi bahwa hanya untuk bicara soal demokrasi pun, di Indonesia, saat ini orang sekelas Gus Dur dengan massa NU-nya ternyata masih belum cukup kuat.

***

DI masyarakat, dewasa ini sebenarnya telah muncul figur-figur nasional yang secara kualitatif memenuhi syarat untuk menjadi motor penggerak sebuah kelompok besar. Misalnya saja Emha Ainun Nadjib, Romo Mangun, dan yang terakhir Sri Bintang Pamungkas.

Namun tokoh-tokoh ini sejak semula sudah terbiasa soliter. Mereka memang punya massa. Tapi massa itu tidak terorganisir. Jadi kehadiran mereka lebih seperti bintang-bintang selebriti. Emha misalnya, mula-mula pernah menolak masuk ICMI, lalu sempat terbujuk dan masuk lalu keluar. Tokoh-tokoh seperti ini memang tercipta bukan untuk berada dalam sebuah kelompok. Bahkan dalam wadah formal tempat bernaungnya pun yang bersangkutan bisa tidak memiliki peran yang besar. Romo Mangun misalnya, dalam hirarki gereja Katolik justru tidak memegang jabatan penting. Sri Bintang yang sudah berhasil masuk ke lingkungan Legislatif, akhirnya juga “disingkirkan”.

Gejala krisis kepemimpinan seperti yang saya lontarkan ini, diduga oleh banyak kalangan disebabkan adanya kekangan atau tekanan dari pihak pemerintah. Dalam aktivitas politik praktis, kekangan itu berbentuk kebijakan massa mengambang. Di lingkungan kampus berupa NKK/BKK. Di kalangan organisasi kemasyarakatan, cendekiawan maupun seniman berupa perizinan dan pelarangan. Di lingkungan media massa (pers) dalam bentuk ancaman pencabutan SIUPP.

Tapi di luar kendali formal tadi, masih ada pula faktor eksternal lain yang pengaruhnya cukup besar terhadap krisis kepemimpinan di masyarakat kita.

Membaiknya ekonomi selama dua dasawarsa terakhir ini, sedikit banyak telah mendorong arah minat generasi muda kita untuk tampil di bidang tersebut. Menjadi manajer, eksekutif muda, konglomerat, dan bos adalah idaman baru. Figur seperti Tanri Abeng lalu menjadi idola generasi muda di samping idola-idola konvensional seperti artis dan bintang olahraga.

Bidang ekonomi lalu menjadi semacam “tangga alternatif” untuk tampil di pentas politik. Di samping “tangga baku” lewat KNPI, FKPPI, AMPI, dan lain-lain. Muncullah kemudian tokoh-tokoh politik alumni dunia bisnis. Misalnya Siswono Judohusodo, Abdul Latif, Kwik Kian Gie, Laksamana Sukardi, dan lain-lain.

Munculnya bidang ekonomi sebagai tempat untuk tampil ke pentas nasional telah menyebabkan gerakan-gerakan mahasiswa, buruh, LSM bahkan organisasi semacam KNPI lalu seperti mendapat saingan dalam hal mencetak pemimpin. Selain faktor eksternal tadi, sebenarnya masih ada pula faktor internal yang menjadi penyebab tersendatnya kelahiran figur pemimpin di masyarakat.

***

GERAKAN-GERAKAN dan aktivitas kelompok masyarakat akhir-akhir ini sebenarnya merupakan indikasi dari belum berkembangnya pola kepemimpinan di Indonesia. Para aktivis kelompok dalam gerakan-gerakan tadi, masih terbelenggu oleh pola gerakan politik di awal abad XX. Gerakan-gerakan mereka masih mengandalkan pengerahan massa dan membuat aksi secara langsung untuk memancing publisitas.

Dalam kondisi semacam itu gerakan mereka akan langsung berbenturan dengan aparat pemerintah, khususnya pihak keamanan, dan tidak memperoleh publisitas yang memadai. Sebab media massa di Indonesia, khususnya media elektronik, berada dalam kontrol ketat pemerintah.

Aktivitas kelompok di negara maju, misalnya sekte-sekte keagamaan kecil, justru bisa sangat memanfaatkan media elektronik. Mereka berusaha untuk tidak berbenturan dengan kepentingan publik. Sebab publik di negara maju justru lebih galak dari pemerintah. Dan pemanfaatan media massa oleh kelompok-kelompok kecil di sana, adalah dengan tujuan untuk menarik simpati massa agar mau bergabung dengan mereka. Inilah beda pola gerakan kelompok di awal dan akhir abad XX.

Sebenarnya, dalam keadaan sensor yang paling ketat pun, figur pemimpin sejati dapat tetap eksis. Contohnya Imam Khomeini. Dalam menghadapi rezim Shah Iran, Khomeini juga dihadang sensor media massa. Namun tokoh spiritual Iran itu segera memanfaatkan kaset untuk merekam suaranya lalu diselundupkan ke masyarakat dari tempat pengasingannya di Irak dan kemudian di Perancis.

Para mahasiswa Cina pasca-peristiwa Tiananmen juga menghadapi hal sama. Dan mereka pun menggunakan sarana faksimile untuk mengirim informasi ke luar negeri. Dewasa ini, sarana komunikasi itu bertambah lagi dengan jaringan komputer dan modem. Namun sarana-sarana semacam ini tampak kurang dimanfaatkan oleh para aktifis kelompok yang telah saya sebutkan.

Mungkin, kualitas para aktifis kelompok itu memang belum dalam kapasitas sebagai calon pemimpin. Mereka tidak punya keuletan dan daya manuver yang tinggi. Namun, mungkin juga di Indonesia saat ini memang tidak ada isu sosial, politik, lebih-lebih ekonomi yang dapat menjadi pemicu lahirnya gerakan berskala nasional untuk melahirkan pemimpin berkualitas.

Artinya, tekanan dari pihak pemerintah, kalau itu dianggap ada, saat ini belum cukup kuat untuk menimbulkan daya dorong balik. Mungkin tekanan itu memang ada dan juga kuat. Namun seperti halnya reaksi-reaksi yang muncul berupa gerakan tadi, tekanan itu pun sifatnya juga sporadis, sektoral dan tematis.

Secara nasional banyak yang beranggapan bahwa di atmosfir Indonesia ini masih tersedia banyak oksigen untuk bernapas. Namun itu semua justru kurang memberikan tantangan bagi lahirnya figur pemimpin yang berkualitas. ***

* F. Rahardi, Penyair, Wartawan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: