DEGRADASI POLEMIK BUDAYA DAN KESENIAN


KOMPAS – Minggu, 09 Oct 2005

Oleh F Rahardi

Polemik tentang Dewan Kesenian Indonesia belakangan ini, terasa sangat memprihatinkan. Sebab dalam konteks pergulatan pikiran tentang kesenian dan kebudayaan, hal tersebut sangat tidak produktif. Kongres Kebudayaan dan Kesenian pun, hanya menghasilkan rèngèkan kepada penguasa. Bukan kritik dan koreksi terhadap berbagai ketidakadilan, dan kinerja pengelola negara yang tidak profesional.

Majalah Pujangga Baru, 2 Agustus 1935, memuat tulisan Sutan Takdir Alisyahbana berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru:
Indonesia-Prae-Indonesia.” Tulisan Takdir ini kemudian ditanggapi
oleh Sanusi Pane dan Poerbatjaraka. Inilah awal dari sebuah polemik,
yang terkenal dengan sebutan Polemik Kebudayaan. Polemik yang menjadi
klasik ini, kemudian melibatkan banyak nama seperti Sutomo, Adinegoro, dan Ki Hajar Dewantara. Padahal, ketika itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Membaca kembali polemik mereka yang kemudian dibukukan ini, akan tampak betapa pikiran para tokoh budaya kita saat itu sangat melampaui zamannya.

Tahun 1950, ketika republik muda ini masih belum sembuh dari carut-marut perang kemerdekaan dan penjajahan Jepang, kita dikejutkan oleh Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat pernyataan ini berasal dari para seniman dan budayawan “Gelanggang Seniman Merdeka”, sebuah kelompok seniman yang didirikan Chairil Anwar. Kemudian, suasana politik yang mulai memanas tahun 1960-an pun, juga melahirkan Manifes Kebudayaan. Latar belakang manifes ini bukan soal politik, melainkan konsep berkesenian, yang berbeda dengan konsep berkeseniannya para seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Para tokoh yang melahirkan Polemik Kebudayaan, Surat Kepercayaan
Gelanggang dan Manifes Kebudayaan, adalah sosok yang memiliki
integritas tinggi terhadap kebudayaan dan kesenian. Hingga kalau
media massa menyediakan ruang untuk polemik tersebut, para pembaca
bahkan masyarakat Indonesia saat ini pun, sangat diuntungkan. Itulah
yang kemudian juga terjadi ketika terjadi polemik tentang ada tidaknya seni lukis Indonesia, kritik sastra Metode Ganzheit dan kritik sastra Aliran Rawamangun, sastra kontekstual, sastra pinggiran, Senirupa Baru dan lain-lain.

Konsep berkesenian

Polemik tentang “Pengadilan Puisi” pada tahun 1974, meskipun bernada gurauan dan main-main, yang menjadi pokok soal juga tetap sebuah konsep berkesenian. Ketika itu genre lirik gaya Sapardi Djoko Damono dan Goenawan Moehamad, sangat ngetrend di kalangan penyair muda di Majalah Horison. Trend inilah yang ditentang oleh Darmanto Yatman, Soetardji Calzoun Bahcri, dan Remy Silado, yang lebih condong ke genre Puisi Mbeling yang dilansir majalah Aktuil. Pergulatan pikiran yang disampaikan dengan gaya main-main ini, sama sekali tidak mempermasalahkan dana dari APBD/APBN, keberadaan Dewan Kesenian, atau SK Presiden. Lokasi sidangnya pun di Bandung dan Rawamangun. Bukan di Pusat Kesenian Jakarta (TIM).

Beda dengan Kongres Kebudayaan tahun lalu dan Kongres Kesenian
tahun ini, yang rumusan pernyataannya hanya berkutat di sekitar rengekan kepada penguasa. Sebab mereka yang ikut kongres, kebanyakan juga seniman plat merah. Dana yang digunakan pun, merekaanggap berasal dari penguasa. Dalam kondisi demikian, akal sehat menjadi tumpul. Para seniman plat merah ini sulit untuk bersikap kritis, karena mereka lupa bahwa dana yang digunakan untuk kongres itu jelas bukan uang bupati, gubernur atau presiden. Mereka ini tidak akan mudah menerima kenyataan, bahwa kongres itu didanai uang rakyat yang berasal dari pajak, cukai retribusi, dan lain-lain. Sebab yang
bekerja menghasilkan uang adalah rakyat dan pengusaha. Bukan penguasa.

Sebenarnya, ada banyak hal yang lebih urgen untuk dipermasalahkan
oleh seniman dewasa ini, selain merengek soal dana APBD dan APBN
untuk kegiatan berkesenian. Sebab kegiatan berkesenian di Indonesia akhir-akhir ini justru sangat sehat. Para calon penyanyi, sekarang bisa secara fair beradu kebolehan dalam AFI, KDI, dan Indonesian Idol. Penulis teenlit dan chicklit, meski usia baru belasan, bisa memperoleh puluhan juta rupiah hanya dalam jangka waktu beberapa bulan. Sebab jenis buku yang dicetak 10.000 eksemplar ini, bisa habis hanya dalam jangka waktu dua bulan. Sementara novel tahun 1990-an yang dicetak 3.000 eksemplar, belum tentu habis dalam jangka waktu satu tahun. Fenomena sehatnya berkesenian demikian, pasti luput dari pengamatan para seniman plat merah yang ikut berkongres.

Para pegiat senirupa, grafis, teater, tari, monolog, dan lain-lain sekarang banyak yang bisa eksis, hidup makmur dari berkesenian dan mendanai kegiatan kesenian mereka. Sebab mereka dibutuhkan masyarakat. Masyarakatlah yang mendanai kegiatan berkesenian para seniman sejati ini. Yang menjadi masalah adalah, banyak kesenian eksperimental yang penting, tetapi tidak akan laku dijual ke pasar bebas. Kegiatan inilah yang harus didanai oleh pemerintah. Tetapi batas antara kesenian eksperimental dan kesenian busuk, bisa dengan mudah dimanipulasi oleh para “pejabat kesenian”. Lalu dana APBD dan APBN, lebih banyak digunakan untuk mendanai kegiatan kesenian berselera rendah, yang sebenarnya tidak layak tampil di depan publik.

Bukan seniman papan atas

Masih agak menggembirakan juga, bahwa mereka yang terlibat dalam
perdebatan seru tentang pro dan kontra Dewan Kesenian Indonesia, atau
ikut kongres, bukan seniman papan atas Indonesia. Namun yang menyedihkan, polemik tentang hal itu telah mengotori halaman koran
akhir-akhir ini. Kita tidak sadar, ternyata telah terjadi degradasi
pemikiran tentang kebudayaan dan kesenian di Indonesia. Dibandingkan
dengan era Polemik Kebudayaan, Surat Kepercayaan Gelanggang, Manifes
Kebudayaan, Pengadilan Puisi, Senirupa Baru, dan lain-lain telah
terjadi pendangkalan cara berpikir yang luar biasa. Nalar seniman
seakan terjun bebas dari ubun-ubun ke jempol kaki.

Pergulatan pikiran berkesenian yang berpengaruh terhadap kemanusiaan, kehidupan berbangsa dan bernegara itu; telah berubah menjadi perdebatan tentang kekuasaan dan fulus secara fulgar. Chairil Anwar memang pernah menyebut nama penguasa (Bung Karno dan Syahrir) dalam salah satu puisinya. Namun penyebutan nama dalam puisi itu sangat jujur, spontan dan telah mengabadikan kebesaran nama si penyair maupun nama yang disebut dalam puisi tersebut. Beda ketika sebuah kongres kesenian menyebut-nyebut nama sang penguasa, guna memohon agar nasib berkesenian mereka diperhatikan (dan diberi SK serta fulus).

Pendangkalan pola pikir kongres-kongres demikian, menjadi semakin
kontras dengan kegiatan berkesenian era tahun 1970 dan 1980-an yang
justru banyak berbenturan dengan penguasa. Tahun-tahun itu Pramoedya
Ananta Toer ditahan di Pulau Buru dan Rendra di Guntur tanpa proses
pengadilan. Banyak kegiatan berkesenian yang pada era itu harus main
kucing-kucingan dengan penguasa. Larangan berkesenian dengan sangat
mudah meluncur dari tangan aparat keamanan. Tetapi ketika itulah
seniman bisa berdiri tegak dan tidak loyo ketika berhadapan dengan
penguasa. Sementara seniman kongres dan pemohon SK, kepalanya akan
menunduk, dan kedua tangan mengatup ke depan.

“Pendangkalan pola pikir kongres-kongres demikian, menjadi semakin
kontras dengan kegiatan berkesenian era tahun 1970 dan 1980-an”

F. Rahardi
Penyair, Wartawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: