MARI UBAH TRADISI LISAN JADI BUDAYA TULIS


KOMPAS – Minggu, 19 Dec 1999   Halaman: 5  
Penulis: RAHARDI, F

TRADISI  lisan bukan sesuatu yang harus disakralkan, dielus-elus dan dilestarikan. Kalau tradisi lisan itu hilang dan dilupakan orang, justru malah bagus.
 
Bangsa  kita  mengalami kemelut belakangan ini, antara lain juga disebabkan  oleh  kuatnya  tradisi  lisan  yang  dimiliki oleh elite pemerintahan  dan  bisnis.  Hukum dan produk perundang-undangan-yang merupakan  tradisi  tulis-banyak  ditabrak oleh kepentingan “tradisi lisan” para penguasa dan pengusaha kita.
 
Bangsa  ini  juga lemah dalam hal perdagangan luar negeri, sebab andalannya  hanyalah  “pembicaraan  lisan”.  Sementara  bisnis dunia sarat  dengan  Memorandum Of Understanding (MOU), proposal-proposal, surat penawaran, kontrak kerja, brosur-brosur, katalog, buku promosi, dan  lain-lain, yang kesemuanya memerlukan keterampilan tinggi dalam hal tulis-menulis.
 
Mestinya  para  “Profesor  Doktor” kita jauh lebih tahu daripada saya  mengenai hal ini. Tradisi tulis lebih penting untuk kita kaji, kita diskusikan dan kita kampanyekan ke masyarakat luas.

Lain  halnya menurut kacamata para petinggi The Ford Foundation. Bagi  mereka,  tradisi  lisan  adalah  sesuatu  yang  eksotis.  Enak diseminarkan  dan  perlu.  Dan  karena  Ford punya dollar, maka para pakar budaya kita bak kerbau dicocok hidungnya. Mereka “nurut-nurut” saja,  ketika  diminta untuk bikin kegiatan di sekitar tradisi lisan di TIM, Jakarta, baru-baru ini.
 
Sejarah  mencatat  (dengan  tradisi  tulis), bahwa bangsa-bangsa yang  maju  bukan yang punya tradisi lisan kuat. Assyria, Babylonia, Mesir,  Persia,  Arab,  Yunani, Romawi, India Kuno, Cina Kuno, semua adalah bangsa-bangsa yang maju dan berpengaruh sangat besar terhadap peradaban  modern. Dan mereka adalah bangsa yang sangat kuat tradisi tulisnya.
 
Sistematika berpikir ilmu pengetahuan modern-yang berangkat dari alam  filsafat  Yunani  Kuno-sampai  sekarang  dapat  kita  pelajari melalui  tulisan  dan  bukan  dilisankan. Agama-agama besar di dunia yang  diwahyukan  di  zaman  nabi-nabi  dan diajarkan  ke  generasi sekarang,  semuanya  punya  kitab  suci (tertulis) dan bukan sekadar berupa  ajaran  lisan.  Bahkan  yang mempersatukan bangsa Cina bukan bahasanya, bukan rasnya, bukan negaranya, tetapi tulisannya.
 
Bangsa  di  kepulauan  Nusantara  ini, harap maklum, memang sama sekali  tidak punya tradisi tulis. Orang Jawa misalnya, baru belajar menulis  dengan  Bahasa  Sansekerta, dengan huruf Palawa dari bangsa Hindu.  Jadi,  tradisi  lisan  kita yang kuat tersebut bukan berarti hebat.  Kita  hanya  mengenal  tradisi lisan karena rakyatnya memang buta  huruf.  Dan  para  penguasa  kuno  kita  sengaja  tidak pernah mementingkan  tradisi  tulis. Tak perlu ada sistem pendidikan massal yang diprogramkan   oleh  penguasa  hingga  orang  Sriwijaya  atau Majapahit bisa menjadi melek huruf.

Kondisi  tidak  punya  tradisi  tulis ini masih tetap kita alami sampai  detik  ini.  Sementara  rekaman  lagu-lagu  pop bisa terjual sampai sejuta kopi, novel terlaris kita hanya akan laku (dalam kurun waktu  sama) paling tinggi sepuluh ribu eksemplar. Buku para penyair besar  kita  seret  di  pasaran, tetapi acara pembacaan sajak mereka jadi tontonan laris dan mendapat tepuk tangan ramai. 

Orang  Indonesia  yang  pernah  pergi ke Eropa, Jepang, Amerika, Rusia,  atau  bahkan Singapura, sering mengeluh dengan nada iri yang sangat  tinggi.  Mengapa di negara-negara maju tadi orang membaca di mana-mana? Di halte bus, di kereta api, di ruang tunggu rumah sakit, di  taman-taman  kota.  Di mana-mana orang membaca dengan antusiasme tinggi. Mengapa di Indonesia buku tidak selaris kaset, dan tiba-tiba yang   didiskusikan  dan  diseminarkan  justru  tradisi  lisan  yang dianggap  “adiluhung”,  hingga perlu diselamatkan dari kepunahan? Di manakah letak kesalahannya? Padahal Indonesia konon sudah lebih dari 50  tahun merdeka.

Mengapa kita demikian bodohnya, hingga tidak bisa memikirkan  bagaimana  caranya agar  tradisi tulis kita yang sampai sekarang kedodoran ini bisa kita benahi?

***
 
DI  tahun  60-an  dulu,  gairah  membaca  di kalangan masyarakat sebenarnya  pernah  menggembirakan.  Asmaraman  Kho  Ping  Ho dengan serial  cerita  silatnya,  Any  Asmara  dengan roman Jawa modernnya, Motinggo  Busye dengan novel-novel seronoknya, komik Mahabharata dan Ramayana  RA Kosasih, dan tak ketinggalan SH Mintardja dengan cerita silat  Jawanya; itu hanyalah beberapa nama yang kebetulan saya ingat di antara sekian banyak penulis kita yang produktif pada kurun waktu itu.  Mereka itulah yang telah punya andil besar membuat rakyat bisa
dengan  mudah  membeli  buku-buku murah, hingga gairah untuk membaca bisa tumbuh dan berkembang dengan cukup baik.

Akan  tetapi  harap maklum, waktu itu radio transistor baru saja ditemukan  dan  diproduksi  massal.  Jadi  tak  lama  kemudian, buku mendapat saingan dari media audio. Karena rakyat kita masih mewarisi tradisi lisan dari nenek moyang mereka yang buta huruf, radio segera ada  di  mana-mana. Tidak lama kemudian kaset juga diproduksi massal dan  suara  Koes  Bersaudara,  Tety  Kadi,  Ernie  Johan, Ely Kasim, Waldjinah  dan  lain-lain  berkumandang  sampai  ke pelosok desa dan lereng-lereng gunung.

Di  awal  tahun  70-an  televisi hitam-putih portable juga mulai diproduksi  massal.  Rakyat  banyak  mulai  berkenalan  dengan media audio-visual  yang bisa dinikmati di rumah masing-masing. Minimal di depan  kantor  kecamatan atau di balai desa. Sekarang pesaing budaya tulis  bukan  hanya  radio,  kaset,  dan TV hitam-putih; tetapi juga kaset  video,  video  game,  CD  ROM,  CD  player,  laser  disc, dan teknologi  multimedia telah ikut pula “Mengganggu” meresapnya budaya tulis ke sanubari bangsa Indonesia. 

Surutnya  gairah membaca yang sudah mulai tampak di tahun 60-an, bukan  hanya  akibat  persaingan dengan budaya lisan yang ditawarkan oleh media elektronik. Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap media pers  sangat  tidak menguntungkan dunia baca-tulis. Semua penerbitan pers  nasional  di era Orde Baru wajib punya Surat Izin Terbit (SIT) dari  Departemen Penerangan (Deppen) dan Surat Izin Cetak (SIC) dari Pelaksana  Khusus  Panglima  Komando  Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Pangkopkamtibda).

Makin  lama  penerbitan pers makin dikekang dan dibatasi. Bahkan kemudian,  ketika  SIC  ditiadakan dan SIT diganti dengan Surat Izin Usaha  Penerbitan  Pers  (SIUPP),  mulailah era “perdagangan SIUPP”. Karena  keluarnya  SIUPP  baru sangat dibatasi, maka koran-koran dan majalah  lama  yang  keuangan  serta manajemennya buruk, banyak yang dijual  dan  dikelola  oleh pemilik modal baru dengan manajemen baru yang  lebih  baik. Pada tahun 80-an harga sebuah SIUPP bisa mencapai ratusan  juta rupiah. Oknum-oknum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ikut pula membisniskan keanggotaan dan rekomendasi. Sebab untuk bisa menjadi  pemimpin  redaksi,  seseorang harus mendapatkan rekomendasi dari  PWI dan sudah menjadi anggota biasa; bukan anggota muda, bukan calon anggota. 

Penerbitan  buku  tampaknya  tidak  mendapatkan hambatan politik seketat    penerbitan   pers.   Meskipun   buku-buku   yang   berbau komunis/marxis   dan  yang  mengganggu  stabilitas  pembangunan  dan “meresahkan” masyarakat, pasti segera dilarang oleh Kejaksaan Agung.

Tetapi siapa pun boleh menulis dan menerbitkan buku tanpa perlu izin segala  macam. Hambatan  penerbitan  buku tetap datang dalam bentuk lain.
 
Indonesia  termasuk  negara  yang tidak membedakan kertas budaya untuk mencetak buku, majalah, dan koran, dengan kertas untuk bungkus rokok  dan  permen  serta  kertas  tisu  untuk  cebok turis bule dan lain-lain.  Semua  dikenai  pajak (Pajak Pertambahan Nilai-PPN) yang sama.  Akibatnya,  konsumen  tidak  bisa menikmati buku dengan harga murah, buku-buku impor yang masuk ke Indonesia pun diperlakukan sama dengan sabun atau susu bubuk.

Bea  masuk  untuk buku ini di satu pihak memang bisa memproteksi penerbit  buku  nasional, tetapi di lain pihak akan sangat merugikan rakyat  sebagai  konsumen  buku.

Kebijakan  pengenaan bea masuk ini masih masuk akal apabila pemerintah melakukan penerjemahan buku-buku asing   penting   secara   massal,  seperti  pernah  dilakukan  oleh Pemerintah Jepang pada masa Restorasi Meiji.
 
PPN  dan  bea  masuk  buku kemudian mengalami deregulasi, tetapi masih  terbatas  pada  buku-buku  tertentu.  Secara  umum,  buku  di Indonesia  tetap  saja  mahal.  Dan  ini  semua pada gilirannya juga berdampak negatif pada minat menulis di kalangan para pengarang kita.    

Royalti buku di Indonesia rata-rata sebesar 15 persen dari harga buku  kali  eksemplar terjual dipotong pajak (Pajak Penghasilan-PPh) 15  persen.  Karena  rendahnya  daya beli masyarakat, penerbit hanya mencetak  rata-rata  3.000 eksemplar sekali terbit. Kalau harga buku Rp 20.000 per eksemplar (kira-kira setebal 250 halaman dengan format 15  cm  x  21 cm) maka penulis akan menerima royalti secara bertahap senilai Rp 7.650.000. 

Untuk  ukuran  normal  di  Indonesia, buku seperti ini baru akan habis  terjual sekitar satu tahun. Artinya, dalam satu bulan penulis kira-kira  hanya  akan menerima Rp 637.500 untuk tulisan sebanyak 20 halaman.  Sementara  seorang  penulis profesional yang rajin, dengan jumlah  halaman  yang sama, dalam sebulan akan mudah sekali menerima secara  langsung  dari  penerbitan pers paling sedikit Rp 1.000.000.

Maklum, oplah penerbitan pers relatif lebih besar dari buku dan juga ada pemasukan dari iklan.    

Inilah  antara  lain  yang  menyebabkan  para penulis kita lebih senang  menulis  di koran dan majalah. Selain bisa mendapatkan honor lebih  besar dan lebih cepat, pembaca koran serta majalah juga lebih banyak.  Kalau  buku  sekali  terbit  hanya  ribuan eksemplar, oplah majalah  dan  koran  kita  sampai  puluhan  ribu bahkan ratusan ribu eksemplar. 

Kondisi  demikian,  ikut  berperan  besar dalam melahirkan trend penulis   kolom   di   koran   serta  majalah:  yang  kemudian  baru mengumpulkan tulisan tersebut untuk diterbitkan sebagai buku. Dan di lingkungan sastra pun lalu dikenal yang disebut sebagai sastra koran.

Para  penyair,  cerpenis,  dan  novelis  kita cenderung lebih senang menulis di koran-koran dan majalah daripada membukukannya.  

***
 
DI  era  reformasi ini, penerbitan pers telah mendapatkan berkah yang  luar  biasa  dengan  dilepasnya  seluruh  kekangan yang pernah melilitnya.  Tetapi  penerbitan  buku  kita  tampaknya seperti masih jalan   di  tempat.  Buku-buku  Lekra  tetap  dilarang.  Novel-novel Pramoedya  Ananta  Toer-yang  mendapatkan  perhatian  luas  di dunia Internasional-tetap   belum   dibolehkan   pemerintah  untuk  dibaca masyarakat Indonesia.

Permasalahan  inilah  rupanya  yang dilihat oleh Ikatan Penerbit Indonesia  (Ikapi)  melalui  proyek  Yayasan Adhikarya, yang dananya berasal dari The Ford Foundation. Proyek ini memberikan bantuan dana penerbitan buku-buku untuk para penerbit Indonesia. Tetapi tampaknya, Ford   atau  Yayasan  Adhikarya  telah  melawan  arus  yang  ada  di masyarakat   serta   pemerintah   sekarang   ini.  

Beberapa teman sastrawan-yang bukunya disodorkan penerbit untuk mendapatkan bantuan dana   penerbitan-mengeluh  karena  lembaga  ini  melakukan  semacam penyensoran.  Mestinya,  pertimbangan  yang perlu diberikan hanyalah dua:   diterbitkan   atau  tidak.  Seandainya  ada  catatan-catatan, idealnya  hanyalah  menyangkut hal-hal teknis dan bukan sesuatu yang esensial.
 
Akan tetapi itulah yang terjadi. Tampaknya teman-teman sastrawan yang  langsung  terkena  perlakuan semacam ini tetap adem-ayem saja. Yang  mereka  lakukan  hanyalah  mengadu  ke sesama sastrawan secara lisan.  Tak  ada  protes tertulis atau surat pembaca ke media massa.

Jadi  tampaknya,  bahkan  para  sastrawan kita pun masih sangat kuat dicengkeram  oleh tradisi lisan dan belum benar-benar percaya kepada budaya tulis.
 
Selain permasalahan yang menyangkut penerbit serta penulis-akibat persaingan   dengan   media   elektronik   maupun  adanya  kebijakan pemerintah-budaya  tulis  di  Indonesia  juga  dihambat  oleh faktor pendidikan  serta  sarana/prasarana  umum.  Dunia pendidikan di masa Orde  Baru  demikian tercemarnya oleh masalah-masalah di luar urusan pendidikan  itu  sendiri.  Akibatnya,  pendidikan sebagai kelanjutan tradisi  berpikir bebas-yang dirintis olah Socrates dan Plato ribuan tahun  silam-menjadi  hanya  sekadar seperti pabrik yang memproduksi robot.
 
Yang  terjadi  adalah  penyeragaman berpikir dan bertindak. Anak sekolah  harus  berbaju  seragam,  guru-guru  mereka sebagai anggota Korpri juga harus mengenakan pakaian seragam. Pikiran-pikiran mereka tentang   Pancasila  juga  harus  seragam.  Dan  budaya  tulis  yang seharusnya  mulai  dipupuk  sejak  dini telah berkembang bukan hanya menjadi budaya lisan, melainkan telah menjurus ke arah budaya fisik.

Budaya  tawuran  adalah arus balik berupa kerinduan anak-anak ke peta  kehidupan  purba.  Budaya  semacam  perang antarsuku tiba-tiba telah  masuk  dan  menjadi  gelala  umum di lingkungan anak-anak SMU maupun  SMK  di  kota-kota besar di Indonesia. Ini semua antara lain merupakan  akibat  dari  sistem  pendidikan  kita  yang lebih banyak mempertimbangkan faktor-faktor non-pendidikan, dan tentu saja karena gaji  guru  yang  sangat  rendah.  Seandainya gaji guru sebesar gaji pegawai bank swasta, dengan sistem sejelek apa pun, hasil pendidikan di Indonesia pasti akan lebih baik dari kondisi sekarang ini.

Fasilitas  umum di Indonesia juga demikian jeleknya. Kita memang bisa  mengeluh,  mengapa  di  Jepang  di  mana-mana  orang  membaca, sedangkan  di  sini  tidak. Di Jepang buku banyak dan murah. Di sini sedikit dan mahal. Tetapi bukan hanya itu. Di Jepang bus kota nyaman.

Kereta  api  nyaman.  Halte-halte serta terminal tertib. Taman-taman tersedia  banyak  dan  enak  untuk  duduk-duduk  membaca.  Bagaimana mungkin  kita membayangkan anak-anak sekolah dan karyawan di Jakarta bisa  duduk  santai sambil membaca di Metro Mini atau PPD yang penuh sesak? Di mana ada taman yang nyaman, tetapi “aman” untuk duduk-duduk santai sambil membaca?

Hal-hal  ini  antara  lain juga ikut menghambat tumbuhnya budaya tulis  di  Indonesia.  Dan  tentu  saja  faktor ekonomi akan menjadi sangat  dominan pula. Melihat jumlah eksemplar penerbitan pers serta buku-buku  yang  terbit di Indonesia, dugaan saya, budaya baca-tulis di  negeri  kita  baru  bisa  dijangkau oleh kalangan menengah atas. 

Persentasenya  saya  duga masih di bawah 25 persen dari total jumlah penduduk di negeri ini. 

Ambisi  pemerintah  Orde  Baru  untuk  “tinggal  landas” di awal Pelita  VI  adalah  mimpi  yang terlalu berani. Sebab menjadi bangsa yang  maju  di bidang sosial, politik, dan ekonomi bukan semata-mata ditentukan   oleh   faktor-taktor   intern  dalam  bidang  tersebut, melainkan  juga  oleh seberapa jauh masyarakat kita memiliki tradisi tulis yang kuat. 

Lalu pertanyaannya, masihkah kita perlu meributkan nasib tradisi budaya  lisan?  Kalau  yang menjadi permasalahan adalah nasib budaya tradisional  versus  budaya modern, ceritanya lain lagi. Kenapa kita harus  risau  bahwa  hal-hal  yang  tradisional itu hilang dan masuk museum?  Bukankah  hidup  kita  sehari-hari  sudah melupakan tradisi budaya  Nusantara?  Masih  adakah  di  Jawa,  orang yang sehari-hari bekerja  pakai  kain dan blangkon? Di Sidang Umum MPR beberapa waktu lalu,  yang  dikenakan  oleh  wakil-wakil  rakyat itu adalah pakaian Eropa.  Atau  di  manakah sekarang ini ada petani yang menumbuk padi menggunakan alu dan lesung?
 
Sebagai negara berkembang, kita memang harus mengejar banyak hal yang  belum  kita  miliki,  dengan risiko meninggalkan dan melupakan hal-hal yang tidak terlalu perlu. Lain halnya dengan lembaga-lembaga donor  semacam  Ford  atau  Asia Foundation. Bagi mereka, masyarakat Indonesia masih banyak menyimpan sisa-sisa mimpi mereka yang eksotis dan  itu  perlu dilestarikan. Lalu kita pun diberinya PR dan dollar, yang  dalam  kondisi  krismon  demikian memang lumayan juga. Padahal
waktu  akan  terus  bergulir dan menelan apa saja yang telah menjadi usang.  Tetapi  budaya  tulis,  di  era multimedia sekali pun, tetap merupakan  hal  yang makin penting. Jadi, mengapa masih banyak pihak yang merisaukan nasib tradisi budaya lisan. ***
 
* F Rahardi, penyair, tinggal di Jakarta.

Foto: 1/Istimewa

PRASASTI  ABAD  KEEMPAT  –  Prasasti Raja Mulawarman di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur, ini diduga berasal dari tahun 400 M. Bahasa yang  dipakai  adalah Sansekerta dengan tulisan Palawa. Budaya tulis seperti ini selanjutnya kalah dengan budaya lisan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: