Polemik Pelukis Hardi dengan Penyair F. Rahardi


Kompas Minggu, 4 Februari 2001
Membangun Kembali LKN, Lekra, dan Lain-lain
Oleh Hardi

SEBELUM menuliskan gagasan saya tentang kemungkinan dibangunnya kembali lembaga kebudayaan oleh masing-masing partai politik yang dianggap besar seperti sekarang ini, saya terlebih dulu membaca buku Prahara Budaya yang disusun oleh Taufiq Ismail dan DS Mulyanto almarhum, saya agak miris dibuatnya. Jangan-jangan bila lembaga kebudayaan baru yang dibangun partai politik kita nanti justru semakin memecah belah persatuan bangsa, padahal tujuan saya justru untuk meredam atau setengah mengeliminir kekuatan satgas partai yang cenderung militeristik dan gampang melakukan kekerasan.

Namun, setelah saya renungkan, ternyata paradigma yang berkembang masa itu dan sekarang sudah mengalami perbedaan besar. Hal itu dikarenakan pada era dulu, seluruh dunia sedang gandrung akan ideologi besar dan masyarakat dunia sedang terperangkap perang dingin yang baru habis setelah kekalahan Uni Soviet dan matinya komunisme.

Zaman sekarang, masyarakat telah menanggalkan baju ideologi besar, menjadi demokratis, pluralistik, kendati ada penajaman ideologi dalam kelompok agama yang sebagian kecil radikal.

Faktor lain adalah terjadinya konflik wacana antara lembaga kebudayaan yang satu dan yang lain khususnya antara kelompok Lekra dan Manikebu waktu itu. Alangkah menggelikannya bila hal tersebut masih berlaku hingga sekarang sebagai paradigma. Kendati dalam dunia politik muncul stigma baru yang bertindak sebagai lawan kekuasaan seperti kelompok pro statusquo, kelompok Orde Baru, militer, namun jargon politik tadi tak menyentuh wilayah kesenian sama sekali.

Memang banyak teman saya khususnya sastrawan masuk orpol seperti Ikranegara, Leon Agusta, Toety Heraty, Slamet Sukirnanto, Sides dalam PAN. Namun, mereka tidak membangun lembaga Kebudayaan. Di PDI-P ada pelukis Reny Hugeng, Guruh Soekarno Putra sedangkan di PKB ada penyair Mustafa Bisri, Zamawi Imron, Danarto, dan lain-lain, namun yaitu mereka secara formal sama sekali tidak menghidupkan lagi semacam Lesbumi atau LKN. Justru di PRD walau partai kecil, konon memiliki kelompok Taring Padi (saya tidak tahu pasti, mereka apa sebagai onderbouw-nya PRD atau independen?). Sebagian teman menyebut mereka radikal seperti Lekra.

***

KALAU kita baca buku Prahara Budaya, sebetulnya perang wacana di masa tahun 1960-an itu sebagian besar berasal dari perbedaan pandangan berkesenian dari kelompok Lekra dan kelompok Manikebu. Dalam sarang kesenian mereka sesungguhnya sahabat baik. Seperti Pramudya Ananta Toer dengan HB Yassin, Pramudya dengan Bokor Hutasuhut, yang nyaris menjadi persoalan pribadi menyangkut konsistensi sebagai orang revolusioner atau bukan. Hutasuhut menyerang Pramudya dengan logika serta fakta yang akurat. Pramudya demikian pula. Ia dengan cerdik menangkis serangan kenapa ia tersesat menjadi pemikir liberal, namun ia sadar kembali setelah mempelajari Manipol. Kenapa ia menerima tawaran Sticusa Belanda untuk berkunjung ke Nederland, sementara Bung Karno menolak berkunjung ke Nederland, bila Irian Barat belum kembali ke pangkuan Republik. Sebagai manusia yang telah berjarak dengan waktu dan suasana, saya menilai Hutasuhut benar dan Pramudya juga benar. Masing masing dengan alasan.

Memang kaum Lekra juga melahirkan puisi buruk, kendati mereka memiliki tiga tinggi : tinggi ideologi, tinggi artistik, dan tinggi organisasi. Di samping itu mereka masih memiliki tiga baik : baik bekerja, baik moral, dan baik belajar. Doktrin ini diperuntukkan Lekra dan anak organisasi yang berbasis di seni tradisional ataupun seni modern.

Kalau kita baca salah satu puisi Sitor Situmorang, seorang anggota LKN misalnya, untuk sekarang kita bisa terpingkal dibuatnya.

AKSI BOIKOT
Kepada Pembela AMPAI
Sitor Situmorang

Saya boikot film-film AS
Untuk si korban imperialis
Saya boikot film-film AS
Untuk Vietnam Selatan
Saya boikot film-film AS
Karena intervensinya terhadap kemerdekaan Asia
dst.

Jakarta, 3-7-1964

Atau ini :

KEPALAKU MARXIS DIRIKU LENINIS
Sobron Aidit

Bagaimana kau bisa menang
Kau tenaga bayaran, kecil tipis kempis
Sedang aku dari darah kesadaran
Dada kepalaku Marxis
Diriku Leninis
Berpadu dalam satu deretan

Harian Harian Rakyat 21 April 62

Tetapi, pada masa Orde Baru setelah PKI dihancurkan, penindasan terhadap orang Lekra dan beberapa anggota LKN luar biasa dahsyatnya. Mereka dibuang ke Pulau Buru, disiksa di luar batas kemanusiaan. Toh penderitaan mereka ternyata tidak mematahkan nyali berkesenian. Pramudya bagi saya adalah simbol cinta Allah SWT kepada umatnya. Doa di saat disiksa dikabulkanNya. Kini seluruh toko buku memajang karya Pramudya dengan bangga, sementara lawan politiknya dulu, di rak toko buku melompong alias tidak kreatif.

***

ANEHNYA perdebatan ideologi seperti di dunia sastra di kalangan senirupa sepertinya tidak terjadi apa-apa. Secara ideologis barangkali mereka seorang Marxis, tetapi bagi pelukis ideologi hanyalah sesuatu yang bisa ditanggalkan begitu saja. Affandi, Sudjojono (Lekra/PKI ) begitu gampang melepas keanggotaan partai karena urusan kawin lagi. Pelukis Hendra Gunawan (Lekra) melukis dengan warna manis biasa, justru selera kaum borju. Memang ia melukis Pengantin Revolusi, namun judul revolusi bisa saja diganti kata “bahagia”, “pesta”, atau apa saja.

Hanya saja konon para pelukis Lekra, LKN, yang tergabung dalam pelukis rakyat memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka mendapatkan order dari pemerintah untuk membangun monumen serta patung selamat datang, patung pembebasan, diorama Monas, dan lain-lain yang lumayan menyuburkan kehidupan dapur mereka. Bung Karno juga seorang maesenas senirupa yang besar. Koleksinya ribuan, diambil dari pelukis lokal maupun dunia.

Ada anekdot di kalangan seniman TIM. Kalau sastrawan menggerombol, yang dibicarakan pasti sastra, kemudian politik. Tetapi, kalau pelukis menggerombol, yang dibicarakan pasti lukisan temannya yang jelek, kemudian gongnya pasti wanita atau seks.

Perbedaan yang hakiki itulah yang membikin sastrawan secara frontal menghadapi ideologi dan kekuasaan. Maka dalam buku Prahara Budaya yang terbit tahun 1995, isinya polemik intelektual antara Lekra dan Manikebu yang dalam hal ini diwakili oleh sastrawan. Buku tersebut kurang menarik simpati ketika tahun 1995 terbit, karena sepertinya ia mewakili kekuasaan dengan menindas lawan politik yang sudah tidak berdaya. Namun, untuk sekarang bila cover diubah dan dicetak lebih baik dari segi teknis, maka masyarakat bisa membaca dengan jernih, sebuah episode sejarah kesenian yang memanifestasikan wacana sebagai dinamika pemikiran. Sungguh menarik bila Mas Taufiq dan Pramudya, menggelar lagi sebuah seminar dalam rangka silaturahmi budaya serta melibatkan generasi reformasi yang lebih dingin melihat situasi masa lalu dan sekarang.

Jerih payah Mas Taufiq dan DS Mulyanto almarhum niscaya akan memberikan suatu telaah yang indah, di saat sekarang ini perilaku kekerasan menjadi santapan sehari-hari justru setelah kita mampu menumbangkan rezim yang dianggap buruk.

***

ALASAN yang mendasar bagi saya untuk hadirnya lagi lembaga kebudayaan partai, dikarenakan para elite politik kita yang berasal dari partai 80 % manusia satu dimensi. Mereka politikus karbitan dan penderita trauma kekuasaan yang parah. Para pemain baru di gelanggang politik kita adalah elite yang tak mengalami proses perjuangan yang sejati. Mereka politikus yang ketiban hadiah dari mahasiswa. Para wakil rakyat kita bukan para pemikir yang dikenal oleh publik intelektual. Mereka hanya fasih bicara satu jurusan, yaitu kekuasaan. Di luar itu mereka kosong ilmu, bahkan ilmu agama pun yang begitu luas dan agung dikempeskan menjadi ilmu kekuasaan sesaat.

Setiap partai besar memproduksi Satgas, mereka berperilaku bak tentara, berseragam dan bagi wacana negara modern dan demokratis mereka adalah “tentara dalam tentara”. Ini sungguh berbahaya bila dibiarkan, salah-salah akan menjadi angkatan kelima seperti produk PKI atau samurai pada zaman damio atau ke shogunan di era sebelum restorasi Meiji di Jepang.

Barangkali dengan munculnya lembaga kebudayaan dengan citra baru serta belajar kesalahan dari masa lalu, maka lembaga kebudayaan partai kita ini bisa sebagai alternatif pemberdayaan manusia Indonesia secara kultural, lewat aktivitas kesenian daerah atau modern. Kantong kebudayaan dengan dasar nir ideologi besar, melainkan ideologi kemanusiaan dan perdamaian akan menggiring setapak demi setapak kultur kekerasan menghilang di wajah reformasi ini.

Di era tahun 1960-an, lembaga kebudayaan partai tumbuh subur seperti Lekra (PKI ), LKN (PNI), Lesbi (Partindo), Lesbumi (NU), Laksmi (PSII), Leksi (PERTI), LKKI (Partai Katolik), ISBM (Muhamadiyah). Suasana waktu itu kira-kira mirip sekarang, di mana terjadi turbolensi di berbagai sektor kehidupan.

Dulu seniman tidak bisa untuk netral, harus berpihak. Tetapi, mereka hanya berpihak kepada partai. Kini seniman saatnya untuk tidak netral. Mereka harus berpihak kepada perdamaian dan kemanusiaan walaupun lewat sebuah wacana partai. Tumbuh suburnya partai tanpa diimbangi suatu penalaran kultural akan memproduksi kader berdarah dingin, yang menghalalkan segala cara. Krisis yang kita alami sekarang adalah salah satunya disebabkan oleh tercerabutnya manusia dari akar budayanya (bukan jargon), sehingga demokratisasi diterjemahkan sebagai kebebasan tanpa batas. Reformasi diterjemahkan sebagai pergantian individu dalam menyetubuhi kekuasaan sementara sistemnya masih berinduk Orde Baru lengkap dengan KKN-nya.

Untuk itulah seniman tidak terus bertopang dagu atau para pelukis terus menerus menikmati boomingnya. Bahan baku seniman untuk menghidupkan lembaga kebudayaan melimpah ruah. Ideologi besar telah mampus. Isu perdamaian dan kemanusiaan serta cinta telah melambai-lambai untuk kita dekap dalam pelukan. Depolitisasi Orde Baru sudah remuk. Akankah kita masih berpegang pada trauma-trauma berpolitik? Dampingilah politisi satu dimensi, biar mereka tidak cakar-cakaran. Bila ini terlaksana, Insya Allah disintegrasi akan melunak. Pemberdayaan budaya tidak cukup dengan talk show di televisi, tetapi bisa lewat reognya PDI-P, gambusnya PKB, kelompok vokal Partai Kristen Kasih Bangsa, pembacaan puisinya PAN, lukisan penyadaran PRD, Artis Safari Golkar, dan lain-lain. Saya yakin, bahwa yang saya tulis ini bukan pepesan kosong tetapi suatu kebenaran. Insya Allah, Amin.

*Hardi, pelukis/budayawan berdomisili di Jakarta.

Kompas Minggu, 25 Februari 200l

LEMBAGA KESENIAN DAN PARTAI POLITIK

Oleh F. Rahardi

BELAKANGAN  ini  kembali  muncul  gagasan untuk menghidupkan lagi lembaga  kesenian  (lembaga  kebudayaan)  yang  berafiliasi ke partai politik.  Gagasan tersebut antara lain dikemukakan oleh pelukis Hardi. Untuk kondisi Indonesia sekarang ini, gagasan menghidupkan  kembali  lembaga-lembaga  tersebut,  kalau dilaksanakan akan  sangat  potensial  bermuara ke pemecahbelahan potensi bangsa di sektor   kesenian.   Sebab  sekarang  ini  konglomerat,  intelektual, mahasiswa  bahkan para pemuka agama pun sudah terkooptasi oleh partai politik untuk kepentingan sesaat. Apalagi seniman-seniman miskin yang lemah  mental,  yang  akan  mudah  sekali  terbujuk untuk berbondong-bondong   membentuk  lembaga  kesenian  yang  berafiliasi  ke  partai politik.  Di  lembaga tersebut, para seniman kita akan sangat efektif untuk menjadi alat politik guna membodohi massa.

Partai  politik  adalah alat untuk merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional. Martabatnya masih di bawah kesenian yang konon bermanfaat  untuk  lebih memanusiakan manusia. Bahkan banyak kalangan yang  percaya  bahwa  kesenian  mampu  membantu  manusia  untuk lebih mendekatkan  diri  kepada  semesta  alam  serta  Tuhan.  Pada tataran semacam  ini,  daya  jangkau kesenian bisa melampaui batasan ideologi politik,  wawasan  kebangsaan  maupun ajaran keagamaan. Jadi kesenian yang  telah  mencapai  tahapan  humanisme  maupun universalisme, akan sulit  untuk  dimanfaatkan sebagai propaganda partai politik. Kecuali keterampilan  kesenian  secara  umum  yang masih bisa digunakan untuk kepentingan  demo,  pengerahan  massa maupun kampanye partai politik.

Sama  halnya  dengan  pemanfaatan  kesenian (dan seniman) untuk iklan sabun,  obat  pusing  atau  rokok.  Hingga iklan Marlboro di televisi menjadi puitis dan indah sekali. Maka diharapkan pemanfaatan kesenian untuk  kepentingan  politik  di Indonesia saat ini, akan membuat demo berjalan  tertib  dan  indah,  massa peserta kampanye tidak beringas. Tetapi kesenian  pasti  tidak bisa segera mengubah perilaku pemimpin partai  menjadi  santun  dan  bermoral  dalam upaya merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional.

Kemampuan berpolitik suatu bangsa, biasanya selalu paralel dengan kemampuan  ekonomi,  tingkat kecerdasan dan moralitas rata-rata warga masyarakatnya. Mayoritas  bangsa Indonesia sekarang ini belum sampai ke  tahapan  kemampuan  ekonomi,  kecerdasan  dan moralitas yang baik untuk sebuah kegiatan politik yang elegan. Karenanya sistem demokrasi yang  selama  ini  diterapkan  oleh negara-negara maju dengan sukses, menjadi  kedodoran  ketika  diadopsi  di Indonesia atau negara-negara berkembang pada umumnya. Sebab mereka yang duduk di parlemen, lembaga yudikatif  dan eksekutif, tingkat kemampuan ekonomi, kecerdasan serta moralitasnya  nyaris  sama  dengan  rakyat  yang  keluyuran  di jalan sebagai preman.

Dalam kondisi semacam ini, seniman yang tergiur untuk “berkesenian  dalam  partai  politik” akan menghadapi tantangan yang sangat  berat. Sama beratnya dengan para intelektual dan pemuka agama yang  juga  mencoba  masuk ke kancah politik praktis. Hingga kesenian yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat tersebut, nasibnya akan  sama  dengan  ajaran  keagamaan  yang telah disalahgunakan para politisi  untuk  membodohi  massa  yang  tingkat  kecerdasannya masih sangat rendah.

# # #
 
Lembaga  kesenian  seperti Lekra dan LKN di tahun 50-an dan 60-an adalah  bagian  dari  politik  massa. Artinya, lembaga tersebut lebih disiapkan sebagai alat merekrut sebanyak mungkin seniman agar menjadi bagian dari partai politik. Warga desa yang main ketoprak di kampung, kalau  sudah masuk Lekra atau LKN diharapkan bisa menjadi bagian dari PKI  atau  PNI. Taktik semacam inilah yang kemudian dipraktikkan oleh Golkar terhadap pegawai  negeri,  wartawan,  dokter  dan  lain-lain profesi  di  negeri  ini.  Lembaga  profesi  dipelintir  menjadi alat politik.  Hasilnya pada tahun 60-an, warga kampung yang sederhana dan sekadar  ingin  main  ketoprak,  harus  masuk penjara bahkan dibunuh. Birokrat  di  masa  Orde  Baru lalu lebih banyak mengurus kepentingan Golkar  dan  bukannya melayani masyarakat.

Pelembagaan suatu profesi, termasuk  profesi  seniman  untuk  alat  politik  hanya akan berakhir seperti  yang  pernah terjadi di masa Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru. Wacana yang akan menjadi bahan perdebatan seniman akan bergulir di  sekitar  kepentingan  kelompok dan bukannya yang urgen bagi dunia kesenian dan kemanusiaan. Pemanfaatan   kesenian untuk kepentingan  politik  memang  sah dilakukan. Di negara-negara maju, pemanfaatan kesenian dalam kegiatan politik  bahkan  berlangsung dengan sangat intensif. Karena kesenian, seperti  halnya  media  massa  adalah  alat yang paling efektif untuk membentuk  opini  publik.  Tetapi  sang  seniman  di negara maju yang membuat  baliho,  poster, puisi, jingle dan lain-lain untuk kampanye, cukup  dibayar  jasanya  dan  tetap bisa independen.

Di intern partai politik  di  negara  maju,  biasanya  juga  selalu  ada  lembaga yang bertugas  menangani pemanfaatan kesenian untuk kepentingan partai. Di lembaga  semacam ini pasti ada juga senimannya. Namun, fungsi lembaga kesenian intern partai tersebut lebih mirip dengan bagian artistik di sebuah perusahaan. Bukan lembaga untuk mobilisasi seniman. Jadi kalau kehidupan  politik  di  Indonesia  saat  ini  terkesan  kasar,  tidak berbudaya  dan  lain-lain,  itu  bukan  karena  tidak  adanya lembaga kesenian  model tahun 60-an. Memang tahap kehidupan politik, ekonomi, kecerdasan  dan moralitas  bangsa  kita  ya masih seperti ini. Kalau kesenian  diharapkan  membuat  demo menjadi lebih manis, poster lebih artistik  dan  pidato  politik  jadi puitis, yang diperlukan hanyalah membayar seniman profesional. Bukan membentuk lembaga kesenian.

Seniman   profesional   boleh   melayani  siapa  pun  yang  mampu membayarnya.  Kalau  PDI-P perlu poster bagus misalnya, pelukis Hardi boleh  melayaninya.  Kalau  Golkar ingin membuat baliho, pelukis yang sama  bisa  saja  mengerjakannya.  Dan seandainya PAN mau demo dengan happening art, Hardi juga masih sangat terhormat untuk menerima order tersebut.  Itulah jiwa seniman profesional yang bisa tetap independen tanpa harus masuk ke partai politik tertentu guna mendapatkan proyek.
Seniman  profesional  demikian tidak perlu takut akan mendapatkan cap sebagai  plin-plan  atau  oportunis. Sebab yang dilakukannya hanyalah menjalankan profesi. Sama dengan para dokter dan pengacara yang boleh melayani  kepentingan  penguasa  maupun  membantu  pihak oposisi atau siapa  pun  tanpa kehilangan independensinya.

Tetapi, seniman sebagai warga  masyarakat  biasa,  kadang-kadang  tidak  cukup  hanya sekadar memikirkan  nafkah.  Seniman  pun ingin pula mengerjakan sesuatu yang dianggapnya  mulia.  Misalnya  menyuarakan kebenaran dan membela yang lemah. Dalam  kondisi  seperti  inilah  seniman Indonesia dituntut untuk hati-hati. Ramadhan KH adalah  penyair  yang  sangat  saya kagumi. Membaca  kumpulan  puisinya  Priangan  Si Jelita seakan tercium aroma persawahan  di  Bandung Selatan. Ketika dia menulis novel biografi Bu Inggit  Kuantar ke Gerbang terasa betapa indah dan manusiawinya kisah cinta  Sang  Proklamator  kita Bung Karno. Tetapi ketika dia menerima order menggarap  biografi  Soeharto, siapa pun tahu bahwa itu adalah bagian  dari  sebuah  propaganda  politik Orde Baru.

Banyak hal dalam buku  tersebut  yang  perlu  kita  pertanyakan kebenarannya. Misalnya pengakuan  Soeharto mengenai perannya dalam Serangan Umum 1 Maret dan di sekitar  G30S.  Hal yang sama juga dialami oleh Arifin C Noer. Dialah salah  satu penulis lakon terbaik yang pernah ada di Indonesia sampai saat  ini.  Ketika terjun ke dunia film, garapan pertamanya Suci Sang Primadona  adalah  salah  satu  tonggak  sejarah perfilman Indonesia. Namun  filmnya  Pengkhianatan  G30S  PKI  adalah  bagian  dari proyek pembodohan  publik  Indonesia  yang disiarkan melalui televisi selama hampir 20 tahun. 

# # #

Dewasa ini  komunisme  dunia  dianggap  telah  mati.  Karenanya pertarungan  ideologi  besar  juga  dianggap sudah menjadi masa lalu. Jadi  lembaga  kesenian  model tahun 50-an pasti tidak akan ada lagi. Lembaga  kesenian  di  bawah partai politik di milenium III ini pasti akan  berideologi  demokrasi,  HAM,  kesetaraan  jender,  kelestarian lingkungan dan lain-lain. Anggapan demikian patut kita cermati. Sebab yang   kita   takuti,  sebenarnya  bukan  paham  komunisme  melainkan radikalisme dan totaliterisme. Dua hal ini bisa melekat pada ideologi apa  pun, termasuk ideologi yang berbasiskan ajaran keagamaan. Setiap saat  radikalisme, totaliterisme bisa tumbuh di mana saja terutama di negara-negara   berkembang.   Sebab   musuh   utama  komunisme  yakni kapitalisme  bukannya  ikut  mati  bersamaan dengan selesainya Perang Dingin.

Kapitalisme  dunia   semakin  kokoh  dan merata menancapkan  hegemoninya, karena tidak mendapatkan imbangan kekuatan yang  setara.  Ideologi-ideologi  besar  yang  potensial mendatangkan konflik  bukan  melulu sektarianisme atau rasialisme radikal. Konflik Utara-Selatan,  negara  maju  negara  berkembang  atau kaya miskin di suatu  negara  sangat  potensial  untuk  mengkristal menjadi ideologi besar  kalau  mendapatkan  peluang.  Ini  merupakan reaksi dari makin kokohnya kapitalisme dunia.

Masa  depan  umat  manusia  juga  mulai  mendapatkan tempat untuk dipertanyakan  di  kalangan  para  pemikir  dunia.  Apakah  peradaban manusia  sekarang  ini  masih dalam tahap pertumbuhan, sudah mencapai titik kulminasi atau sedang meluncur menuju jurang kehancuran? Kalau masih  dalam  tahap pertumbuhan, titik kulminasinya akan seperti apa? Benarkah  peradaban  yang telah kita capai sekarang ini telah membawa umat  manusia  ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik? Atau malahan telah  membawa  malapetaka  yang  akan  memusnahkan kita semua?

Dalam perspektif  nasional,  pertanyaan  demikian  bisa kita kaitkan dengan keberadaan  republik  kita  ini. Apakah Indonesia merupakan awal atau akhir  dari sebuah  peradaban?  Kalau penjajahan kita anggap sebagai awal  dari  pembentukan  wilayah administratif di bumi Nusantara ini, maka   Indonesia   adalah  titik  kulminasi.  Kita  tinggal  menunggu hancurnya  republik  ini  menjadi  negara-negara  kecil.  Kalau  kita percaya  bahwa pergerakan nasional dan kemerdekaan adalah titik awal, maka umur republik kita masih akan panjang.

Pertanyaan-pertanyaan  demikian niscaya akan lebih menantang para seniman  kita  untuk mengasah kreativitasnya daripada sekadar menjadi alat  politik.  Bahkan, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga bisa kita ajukan untuk menggugat ideologi-ideologi besar yang sekarang ini lagi laris. Demokrasi ala Amerika Serikat misalnya, bukankah itu merupakan pemberhalaan  uang?  Sebab  mereka  yang potensial untuk menjadi wali kota,  gubernur,  senator bahkan presiden akan tak berdaya menghadapi tokoh  dengan  kemampuan  pas-pasan tetapi kaya. Ideologi kemanusiaan yang  dijadikan  berhala  dengan  dukungan  kapitalisme  dunia  bisa menghancurkan  alam  dan juga kemanusiaan itu sendiri. Dan perdamaian 100%  tanpa  perang,  tanpa huru-hara, tanpa kriminalitas dan bencana alam,  sebenarnya  hanyalah  impian  abadi.  Sebab  hukum alam selalu menganut  asas  keseimbangan.  Kheos  adalah bagian dari keseimbangan tersebut untuk melahirkan keteraturan.

Konglomerat jahat dan politikus rakus akan selalu lahir dan hidup di bumi  Indonesia  atau di mana pun di dunia. Tetapi pengusaha baik dan  politikus  santun juga akan tetap ada. Seniman yang ngebet masuk Senayan atau keranjingan  mengejar proyek  juga  banyak. Tetapi seniman-seniman  sederhana yang tetap berusaha independen pasti masih bisa  kita  jumpai  di  negeri  ini.  Tugas  seniman yang baik adalah mencoba  menangkap  kebenaran  dan  menyuarakannya. Sambil kalau bisa sekalian  membela  kaum  lemah  yang selama ini ditindas dan dibodohi konglomerat jahat, politikus rakus, dan seniman pemburu proyek. Siapa yang  akan  menang dan unggul menjadi tidak penting. Sebab pergulatan antara  yang baik dan yang jahat, antara kheos dan keteraturan adalah sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. # # #

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: